Oleh: Dhimas Permadi)*
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rupanya telah menunjukkan titik progres yang tak bisa dipandang sebelah mata. Sesuai rencana, IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut siap dihuni pada tahun 2024.
Kementerian PPN menuturkan, daftar pertama penghuni IKN Nusantara. Klaster pertama pemerintah bakal menjadi yang pertama pindah ke IKN. Mencakup Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara. Termasuk di antaranya pejabat MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial dan BPK.
Pejabat Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati menuturkan, klaster pertama juga termasuk Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian ‘Triuvirat’ yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan karna dapat menjadi Plt Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila Presiden dan Wapres berhalangan dalam menjalankan tugas secara bersamaan.
Selain itu kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selanjutnya Kementerian yang mendukung persiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Lalu alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung dan sebagainya.
Serta Lembaga Negara Independen dan Badan Publik antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan sebelumnya, Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa BI akan memulai mempersiapkan perpindahan bank sentral ke IKN pada 2023. Perry menyebut bahwa BI menjadi salah satu lembaga yang lebih dulu pindah ke IKN.
Oleh karena itu, saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan perpindahan.
Pemerintah juga telah menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk IKN Nusantara. RDTR mengatur tata ruang wilayah secara terperinci. RDTR yand disusun nantinya dapat menjadi ‘jembatan’ bagi rencana tata bangunan dan lingkungan.
RDTR sendiri memiliki fungsi sebagai rencana rinci dalam mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang, rencana struktur dan rencana pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dan kota.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, menuturkan bahwa kawasan IKN memiliki 9 wilayah perencanaan (WP). Sebanyak 5 di antaranya saat ini sudah selesai RDTR-nya, tinggal menunggu disahkan oleh kepala badan otorita IKN.
Prospek IKN ke depan merupakan kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang akan meliputi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan berbagai kluster. Sejumlah kluster tersebut antara lain industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, wisata kesehatan, bahan kimia dan produk turunannya serta energi rendah karbon.
Penempatan IKN di Kalimantan tentu amatlah strategis untuk kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, langkah besar ini haruslah didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Posisi Kalimantan sangatlah potensial untuk dijadikan sebagai superhub logistik untuk kawasan tengah timur dan utara Indonesia.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan punya agenda besar demi kemajuan negara. Salah satu langkah besar adalah menyambut pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
IKN merupakan wujud perubahan, peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia-Sentris. Melalui pembangunan IKN, pemerataan pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.
Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim diyakini mampu membawa perubahan besar bagi kalimantan secara keseluruhan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, terlebih infrastruktur yang pembangunannya akan menjadi lebih cepat.
Syaparudin selaku Ketua Tim Wali Kota Samarinda untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) mengatakan, kehadiran IKN pasti mampu membawa perubahan besar bagi Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Timur dalam percepatan pembangunan di segala bidang.
Menurutnya, perubahan terjadi terutama di sekitar IKN atau kawasan penyangga IKN, seperti Penajam Paser Utara, Paser Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Balikpapan dan Samarinda.
Keputusan untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan nampaknya menghadirkan komitmen serta semangat baru bagi masyarakat di Kalimantan.
Pembangunan IKN juga merupakan hajat besar Bangsa Indonesia, hal ini tentu saja merupakan langkah konkrit dari pemerintah untuk membangun sebuah kota yang modern serta wujud dari upaya pembangunan secara Indonesiasentris. Selain itu, IKN merupakan proyek yang terukur di mana pada tahun 2023, IKN akan siap dihuni.
)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute
