Suarapapuanews, Denpasar— Presiden Joko Widodo berhasil menciptakan beberapa bentuk kesepakatan dan juga banyak kerja sama dengan negara-negara sahabat melalui penyelenggaraan KTT G20 di Bali.
Pada tahun 2022 ini, Indonesia dipercaya oleh dunia untuk bisa menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20). Hal tersebut tentunya menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus tantangan bagi negara ini, karena berarti Indonesia sangat disorot mata dunia.
Sejak beberapa hari sebelum penyelenggaraan puncak KTT G20 sendiri pada 15-16 November 2022 di Bali, sebenarnya sudah banyak pertemuan yang dilakukan oleh para pemimpin negara anggota G20 secara bilateral, termasuk juga banyak pertemuan yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo dengan negara-negara lain.
Bahkan dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sendiri berhasil mengantongi sejumlah kerja sama dan kesepakatan dari negara-negara sahabat. Salah satunya adalah adanya investasi sebesar Rp 10 triliun, yang mana hal tersebut terjadi setelah pertemuan Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden.
Dalam pertemuan itu, Biden sendiri menyatakan bahwa terdapat rencana dari pihak Amerika Serikat untuk melakukan penanaman modal di Tanah Air dengan nilai 700 juta US Dollar atau lebih dari Rp 10 triliun. Dirinya mengungkapkan bahwa secara bersama-sama akan mengejar masa depan lebih baik dengan kemitraan baru bersama Indonesia melalui Millennium Challenge Corporation (MCC).
Kemudian, bukan hanya kesepakatan tersebut saja, melainkan terdapat juga kesepakatan lain yang diunggah secara resmi dalam situs White House, yang mana memang kedua belah negara telah saling sepakat dalam peluncuran MCC Compact dengan nilai 698 miliar US Dollar.
Peluncuran MCC Compact dengan dana besar itu direncanakan guna pengembangan pada infrastruktur transportasi sadar iklim dan berkualitas tinggi di sebanyak 5 provinsi di Indonesia. Lebih lanjut, dana itu juga akan dipakai untuk melakukan mobilisasi modal internasional demi mendukung pembangunan Tanah Air, yakni untuk membangun kapasitas pasar keuangan.
Termasuk juga kegunaannya adalah untuk meningkatkan akses keuangan untuk usaha milik perempuan serta UMKM di Indonesia. Terdapat lagi kesepakatan lain, bahwa pihak Kementerian Luar Negeri AS beserta Badan Pembangunan Internasional AS akan memberikan dana 150 juta US Dollar untuk pembangunan bilateral dengan Tanah Air dan juga dana bantuan keamanan untuk bangsa ini.
Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden AS Joe Biden tersebut juga mendorong adanya komitmen tegas dari Indonesia untuk terus mendukung Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang mana hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sampai saat ini sudah diikuti oleh sebanyak 14 negara, termasuk diantaranya Indonesia.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa bagi Indonesia sendiri, hal yang terpenting adalah pencapaian kerja sama yang konkret selalu menjadi acuan utama. Bahkan terkait berbagai kerja sama tersebut, akan segera ditindaklanjuti, termasuk mengenai IPEF, Jokowi mengaku akan menugaskan secara langsung Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto untuk melakukan tindak lanjut atas kerja sama tersebut.
Sementara itu, pertemuan bilateral juga dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan. Pada pertemuan tersebut, Jokowi terus mendorong adanya upaya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang terjadi antara Indonesia dengan Turkiye.
Dalam siaran persnya, Presiden RI ketujuh tersebut bahkan menegaskan bahwa dirinya langsung memberikan instruksi kepada para perunding agar hambatan yang ada bisa segera dicarikan solusi untuk menguntungkan kedua belah pihak sehingga perjanjian tersebut segera bisa terealisasi.
Namun sebelum pertemuan itu, sebenarnya antara Jokowi dengan Erdogan sendiri sudah melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian lainnya secara bilateral yang mencakup bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, riset, teknologi dan inovasi hingga kerja sama pembangunan.
Beralih ke kesepakatan lain yang berhasil dikantongi oleh Indonesia dalam serangkaian KTT G20, yakni Pemerintah RI telah menyepakati kerja sama dalam bidang transisi energi dengan pemerintah Korea Selatan. Perjanjian tersebut telah disepakati dalam penandatanganan Joint Statement on The Green Initiative.
Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, sementara pemerintah Korea Selatan diwakili oleh Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) Pembangunan Infrastruktur Hijau yang sebelumnya telah diteken kedua negara pada 15 Maret 2022.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa memang permasalahan isu perubahan iklim ini sama sekali tidak akan mungkin bisa diselesaikan sendirian saja. Maka dari itu menurutnya sangat penting untuk bisa menjalin kerja sama dengan pihak lain. Kemudian dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama Korea Selatan tersebut demi pengembangan infrastruktur hijau.
Serangkaian acara KTT G20 membuat para pimpinan dunia banyak melakukan pertemuan, termasuk juga Presiden RI yang menjalin beberapa pertemuan dengan delegasi negara lain. Dalam pertemuan tersebut terbukti bahwa Presiden Jokowi mampu menciptakan banyak kesepakatan dan juga bentuk kerja sama untuk bisa secara bersama-sama melalui krisis dunia.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
(GFA/AA)
