Suarapapuanews, Jakarta– Demi bisa meredam dampak inflasi di Indonesia, pemerintah melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tepat sasaran beserta banyak strategi lainnya sebagai bukti konkret kehadiran pemerintah ditengah rakyat.
Penyesuaian harga BBM yang sudah diberlakukan oleh pemerintah memang nyatanya sudah tidak bisa dihindari lagi. Pasalnya sejauh ini ternyata pemberian subsidi dan kompensasi BBM dengan skema lama, dilapangan sama sekali belum tepat sasaran karena justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu.
Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa lebih dari 70 persen subsidi yang selama ini telah digelontorkan pemerintah untuk energi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yakni mereka pemilik mobil pribadi. Padahal menurutnya seharusnya subsidi itu diprioritaskan untuk bisa disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus saja terbebani karena harus terus memberikan subsidi, padahal sama sekali tidak tepat sasaran. Maka dari itu untuk bisa menurunkan tambahan beban subsidi dan kompensasi tersebut, akhirnya pemerintah berinisiatif untuk melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM.
Memang semua kebijakan tersebut bukanlah sebuah pilihan yang mudah, pasalnya di sisi lain harga minyak dunia pun terus mengalami pelonjakan dan pemerintah terus berupaya bagaimana caranya bisa menekan harga BBM agar bisa terjangkau oleh masyarakat. Sebagai informasi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 ini saja sudah meningkat tiga kali lipat, dari sebelumnya Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Sehingga memang sudah sepatutnya bisa segera dicarikan solusinya, yakni dengan mengalihkan subsidi BBM dan melakukan penyesuaian harga.
Namun bukan hanya sekedar menyesuaikannya semata, melainkan pemerintah juga berusaha untuk tetap hadir di tengah masyarakat dan merubah atau merealokasi dana sehingga bisa lebih digunakan secara tepat sasaran dengan memberlakukan skema bantuan langsung kepada masyarakat terdampak dan rentan sehingga seluruh subsidi saat ini bisa jauh lebih tepat sasaran serta sesuai dengan asas keadilan.
Lebih lanjut, pemerintah sendiri juga sudah membuat sekian perhitungan dengan sangat cermat mengenai dampak apa saja yang akan terjadi ketika penyesuaian harga BBM telah dilakukan, beserta apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam meredam seluruh dampak tersebut.
Mengenai adanya kenaikan inflasi, sebagaimana tertulis dalam website resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, bahwa akan ada kenaikan inflasi hingga sekitar 1,88% sampai 2,2%. Akibat kenaikan tersebut, maka diperkirakan pula outlook pada tahun 2022 akan menjadi 6,3% hingga 6,7%, yang mana sebenarnya angka itu masih tergolong moderat bahkan jika dibandingkan dengan bagaimana meningkatnya inflasi dibanyak negara.
Untuk bisa terus menjaga agar angka inlfasi tidak semakin melambung, pemerintah Pusat dan Daerah terus bersinergi, bersama dengan Bank Indonesia (BI) untuk bisa melakukan pengendalian terhadap harga pangan, sehingga akan mampu mengantisipasi dampak rambatan inflasi.
Bukan hanya itu, namun strategi lain yang dilakukan pemerintah adalah fokus melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan dengan memberikan bantuan sosial tambahan hingga sebesar Rp 24,17 triliun untuk bisa menekan angka kemiskinan. Termasuk juga pemerintah akan terus menjamin stok BBM tetap aman bahkan hingga akhir tahun nanti sehingga tidak akan terjadi kelangkaan pasokan dan terus melakukan pengawasan dengan ketat mengenai penyaluran BBM ke masyarakat.
Dalam rangka mengurangi dampak negatif yang mungkin saja berimbas kepada masyarakat menengah ke bawah, khususnya bagian 40 persen Rumah Tangga, pemerintah menyiapkan bantalan sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk juga dukungan Pemda melalui 2% Dana Transfer Umum (DTU).
BLT yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah akan disalurkan kepada sebanyak 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp 150 ribu selama 4 bulan. Kemudian untuk penyaluran BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta dan diberikan satu kali dengan besaran Rp. 600 ribu. Sementara untuk dukungan Pemda melalui 2% DTU dipergunakan untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan juga subsidi bagi sektor transportasi seperti ojek, angkutan umum, nelayan hingga UMKM. Terbukti, dengan pemberian bantalan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, nyatanya angka kemiskinan di Indonesia berhasil ditekan hingga 0,3%.
Mengenai bagaimana skema penyaluran seluruh bantuan sosial tersebut, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia karena mampu menjangkau masyarakat secara luas hingga ke level Kelurahan dan bahkan bisa mencapai ke daerah-daerah terpencil sekalipun.
Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pemberian BLT dan BSU kepada masyarakat membutuhkan hingga menggandeng lembaga lain dalam penyaluran bantalan sosial memang semuanya sebagai bentuk kehadiran pemerintah bagi rakyat, selain itu juga sangat berdampak positif untuk bisa meredam dampak inflasi di Indonesia.
)* Penulis adalah Kontributor Ruang Baca Nusantara
(PS/AA)
