Suarapapuanews, Jakarta– Ketua DPR RI, Puan Maharani secara resmi telah menutup perhelatan P20 yang diselenggarakan di Jakarta.
Dirinya memberikan apresiasi atas seluruh kelancaran pelaksanaan sidang akibat semua pihak yang turut andil dalam kesuksesan P20.
Selain itu, Puan juga berpesan kepada seluruh negara delegasi untuk benar-benar saatnya mengupayakan langkah konkret dari segala pembahasan yang telah disepakati ketika sidang berlangsung.
“Alhamdulillah pelaksanaan P20 Presidensi Indonesia dengan mengusung ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ telah berakhir pada saat ini, dihadiri oleh 19 ketua parlemen, juga hampir 59 Head of Delegation yang hadir pada kesempatan ini,” ucapnya pada Jumat (7/10).
Selanjutnya, dari hasil diskusi selama persidangan, Ketua DPR RI tersebut menjelaskan bahwa seluruh tamu delegasi telah memiliki komitmen dan kesepakatan yang kuat.
“Dari hasil diksusi, semua negara G20 dan tamu-tamu yang ikut datang pada kesempatan ini berkomitmen bagaimana kita bisa bekerja bersama menciptakan perdamaian dunia, kemudian memberikan harapan baru atau new hope bagi dunia internasional bahwa kita mau hadir berkomitmen untuk bagaimana menciptakan dunia menjadi lebih damai dan bagaimana dunia penuh dengan kesejahteraan sosial tanpa saling membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Serta bagaimana semua negara merasakan manfaat dari kebersamaan dunia,” tutur Puan.
Sebelumnya, pembukaan Sidang The 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit di Gedung DPR/MPR RI, dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada Kamis (6/10) lalu.
Dirinya berpesan supaya dalam perhelatan tersebut mampu menjadi ajang untuk lebih membangun kebersamaan bahkan pada taraf internasional.
“Saya berharap forum ini merupakan ajang yang tepat untuk membangun kebersamaan dengan rakyat, membangun kebersamaan lintas negara, membangun perdamaian dunia, serta bekerja bersama memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan membangun dunia yang lebih makmur dan berkeadilan,” ucapnya.
Presiden Jokowi pun sempat menyinggung bagaimana kondisi dunia pada saat ini, yang mana menurutnya pandemi COVID-19 sendiri masih belum berakhir, ditambah justru ada konflik geopolitik.
Hal tersebut membuat banyak negara mengalami ancaman krisis energi, krisis pangan hingga krisis keuangan.
Ditambah lagi, semua negara juga masih terus berupaya untuk bisa menangani dampak perubahan iklim yang tengah terjadi.
Maka dari itu, menurutnya sangat penting semua pihak mampu menyatukan pandangan.
“Kita harus berupaya keras mengatasi perbedaan memperbanyak dan memperkuat titik temu untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia serta mengatasi krisis lebih efektif,” terang Jokowi.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani yang memimpin langsung diskusi mengenai isu iklim dan lingkungan.
Mantan Menko PMK itu menyorot pula bagaimana upaya pengentasan kemiskinan yang saat ini terus menjadi permasalahan.
Maka dari itu menurutnya pembangunan yang berkelanjutan harus benar-benar segera terealisasi bahkan dipercepat.
“Hal ini menunjukkan pentingnya kita meningkatkan aksi karena waktu untuk penuhi target SDGs kurang dari 8 tahun lagi, sehingga saya memandang bahwa implementasi SDGs harus dipercepat, dan ketahanan negara berkembang dalam hadapi krisis harus diperkuat,” tegasnya.
Dengan aksi nyata yang dilakukan oleh seluruh delegasi G20 dalam pelaksanaan P20, menurut Puan akan sangat berdampak signifikan bagi dunia.
“G-20 yang menguasai 85 persen ekonomi dunia tentunya dapat berdampak signifikan bagi kemajuan dunia jika melakukan aksi konkret dan nyata,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga menilai bahwa semua delegasi memiliki komitmen yang sangat besar dalam akselerasi pembangunan berkelanjutan yang digaungkan tersebut.
“Saya melihat komitmen besar dari kita semua untuk mengakselerasi pencapaian SDGs dan mengimplementasi green economy, meski dunia sedang menghadapi berbagai tantangan global,” kata Puan.
Pada sesi kedua sidang P20, Puan kemudian menyorot mengenai adanya krisis pangan dan energi global.
Menurutnya parlemen dunia harus benar-benar ikut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka.
“Tindakan pembatasan hanya akan mengancam rantai pasok dan perdagangan pangan global yang berimbas paling besar bagi negara-negara berkembang dan negara miskin,” ungkapnya.
(CA/AA)
