Suarapapuanews, Jakarta– Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi menutup perhelatan pertemuan Ketua Parlemen negara-negara G20 atau the 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit pada Jumat, 7 Oktober 2022. Hal ini sekaligus mengakhiri keketuaan Indonesia di P20 pada tahun 2022.
Perhelatan yang digelar selama dua hari tersebut telah sukses menghasilkan suatu babak baru dalam mengatasi berbagai permasalahan global melalui penguatan multilateralisme. Sesuai tema yang diusung yaitu Stronger Parliament for Sustainable Recovery, para Pemimpin Parlamen negara-negara anggota G20 sepakat untuk terus meningkatkan peran parlemen pada tataran global.
Selama dua hari diskusi, para pemimpin parlemen membahas isu-isu prioritas mulai dari pembangunan berkelanjutan, green economy, ketahanan pangan dan energi serta tantangan ekonomi, hingga kesetaraan gender.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjadi chair pada setiap sesi diskusi mengatakan bahwa para parlemen dunia sepakat bahwa penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit.
P20 Summit menghasilkan outcome document berupa Chair’s Summary yang menggarisbawahi beberapa hal sebagai berikut:
Multilateralisme merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global bersama.
Perang dan konflik bersenjatan merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global.
Mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi.
Perlunya sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan SDG.
Perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim.
Pentingnya realisasi komitmen negara-negara maju untuk segera memenuhi target USD 100 miliar/tahun hingga 2025 serta komitmen untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang.
Urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua.
Parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara berada di pusat pembuatan kebijakan dan legislasi.
Poin-poin yang tertuang dalam outcome document merupakan wujud komitmen bersama para pemimpin parlemen negara-negara G20, yang akan menjadi masukan bagi pemerintah RI khususnya dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun ini di Bali.
Ketua DPR RI juga menegaskan bahwa outcome document tersebut akan menjadi rujukan bagi parlemen negara-negara G20 dalam menyusun legislasi sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan pertemuan P20 berikutnya yang akan diketuai oleh Parlemen India.
(CA/AA)
