Suarapapuanews, Jakarta– Parliamentary Speaker Summit at G20/P20 akan dilaksanakan pada 5-7 Oktober 2022 di Jakarta, rencananya dihadiri 36 negara yang terdiri dari 20 negara anggota P20 dan 16 negara non anggota P20 beserta berbagai organisasi internasional lainnya yang pembukaanya akan dilaksanakan di Gedung Nusantara, DPR/MPR RI.
Ketua Umum APINDO (Asosiasi Penguasa Indonesia), Hariyadi Sukamdani ikut berkomentar dalam kesiapan dilaksanakannya P-20. Beliau mengatakan, terkait Indonesia menjadi tuan rumah pada P-20 merupakan hal yang patut diapresiasi. Pasalnya, hal tersebut adalah momen prestasi bagi bangsa yang menjadi kebanggaan tersendiri dan suatu kehormatan bagi Indonesia karena dapat dipercaya menjadi tuan rumah dalam peristiwa besar tersebut.
“Harapan saya, semoga pertemuan ini menjadi nilai tambah bagi bangsa kita sendiri yang telah diberi kepercayaan langsung menjadi tuan rumah pada P-20. Hal tersebut dinilai karena parlemen Indonesia dalam demokrasi Indonesia saat ini memiliki peran relatif lebih dominan dibandingkan negara lainnya,” ungkap Hariyadi Sukamdani.
Ketua Umum APINDO melanjutkan, dalam kegiatan positif ini, yang perlu dibangun adalah bagaimana parlemen bisa menjalankan peran dan fungsinya yang justru membuat negara kita lebih maju.
“Maju dalam arti kata dapat menjamin keberadaan parlemen tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya berjalan dengan kinerja yang baik untuk kemajuan bangsa ,” jelas Hariyadi Sukamdani lebih lanjut.
Dirinya berharap, semoga pembelajaran dan kinerja Parlemen terus menerus menjadi lebih baik dalam rangka kepentingan bangsa Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.
Sementara itu, Menurut Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI Ir. Achmad Hafisz Tohir, Forum P20 Summit dirancang untuk memberikan dukungan Parlemen terhadap penyelenggaraan dan implementasi hasil hasil pertemuan G20.
“G20 atau Group of Twenty adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang berangotakannenaga negara dengan perekonomian besar di dunia. Terdiri dari 19 negara dan 1 wakil lembaga Uni Eropa. Sedang P20 adalah suatu Engagement Group G20 yang terdiri dari para Ketua Parlemen negara-negara anggota G20,” papar Hafisz Tohir dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI ber tema “Peran Pers Dalam Menyukseskan P20 Stronger Parliaments For Sustainable.
Hafisz Tohir lebih rinci memaparkan, tujuan P20 antara lain untuk meningkatkan dimensi Parlemen untuk mendukung agenda global. Terutama yang dirumuskan di KTT G20. Serta untuk mendorong interaksi dan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan parlemen dalam implementasi hasil pertemuan G20.
Dirinya berharap, bahwa penyelenggaraan P20 diyakini bisa memberikan citra positif bagi bangsa Indonesia, juga menjadi sumbangan bagi penyelesaian persoalan global akibat Covid-19, yakni krisis ekonomi, pangan, energi dan berbagai persoalan geopolitik. Hal tersebuta ditunjukkan oleh berbagai ketegangan antar negara, seperti Rusia kontra Ukraina.
Sebelumnya Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik beberapa waktu lalu. Menurut Puan, langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Puan menyampaikan, pertemuan P20 dengan tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ yang akan berlangsung pada 5-7 Oktober dii Jakarta dinilai sejalan dengan tema Presidensi G20, yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’. Dalam P20 akan dibahas empat isu prioritas yakni soal akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, kemudian mengenai parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, hingga terkait inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“DPR RI akan memberikan perhatian dan fokus pada isu ketahanan pangan, yang menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau,” terang Puan.
Menurutnya bahwa kesepakatan P20 merupakan wujud komitmen bersama bahwa pemerintah berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman, berusaha membangun suatu dunia, di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai.
(CA/AA)
