Suarapapuanews, Jakarta– Langkah Presiden Jokowi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua pantas diapresiasi. Selain untuk mendukung kemajuan Papua, keberadaan infrastuktur diharapkan mampu meminimalisasi disparitas harga kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Stadion Papua Bangkit dan Jembatan Youtefa berdiri megah di Papua, dan didirikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di masa pemerintahan beliau, pembangunan di Papua dilakukan begitu pesatnya, terutama di bidang infrastruktur. Bahkan untuk pertama kalinya Papua dipercaya pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XX.
Masyarakat juga mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur di Papua, terutama Jalan Trans Papua yang membentang sepanjang 4.600 kilometer. Anis Wayag, warga Kampung Walarek Kabupaten Yalimo, menyatakan dulu harus menghabiskan waktu hingga sebulan untuk berjalan kaki dari kampungnya ke Elelim (ibu kota Yalimo). Namun setelah ada Jalan Trans Papua, hanya butuh sehari saja untuk pergi ke sana.
Mudahnya akses masyarakat Papua memang menjadi prioritas pemerintah dalam membangun infrastruktur, terutama Jalan Trans Papua. Jika mobilitas rakyat di Bumi Cenderawasih makin baik, maka akan berpengaruh pada semua bidang. Terutama bidang ekonomi, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.
Jika infrastrukturnya baik dan mobilitasnya lancar maka warga Papua bisa lebih cepat dalam menjalankan perdagangan antar kota/kabupaten. Dengan melewati Jalan Trans Papua maka ongkos kirim dan ongkos BBM juga bisa dihemat, karena lebih cepat sampai. Mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak.
Kemudian, jalan dan jembatan yang dibangun oleh pemerintah juga memudahkan masyarakat Papua dalam memperoleh akses kesehatan. Jika jalannya mudah maka mereka bisa datang ke Puskesmas atau RS terdekat, dan korban kecelakaan atau warga yang sakit parah akan bisa ditangani dengan cepat. Begitu juga dengan ibu hamil yang bisa cepat ditolong oleh bidan, sehingga akan mengurangi angka kematian ibu hamil di Papua.
Sekretaris Umum Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Wusabek Wantik, mengapresiasi pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di Papua dan Papua Barat, transportasinya sudah bagus dan tidak kalah dengan di Jawa. Harga semen di Bumi Cendrawasih juga diturunkan.
Harga semen di Papua memang jauh lebih mahal daripada di Jawa, bahkan sempat mencapai 2 juta rupiah per saknya. Namun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, harganya bisa ditekan menjadi 500.000 hingga 650.000 rupiah saja per saknya.
Harga semen sangat mahal sebab biaya angkut juga mahal, karena dibawa dengan pesawat terbang (harga avtur mahal). Namun dengan adanya Jalan Trans Papua, pengangkutan semen bisa melalui jalur darat, sehingga ongkos kirimnya lebih murah dan berpengaruh juga pada murahnya harga semen.
Pengurangan harga semen sangat penting bagi pembangunan Papua. Banyaknya infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun, tentu membutuhkan semen sebagai bahan baku. Jika harga semen lebih murah maka bisa menekan biaya pembangunan, dan akan lebih cepat selesai, kemudian akan bisa dimanfaatkan oleh rakyat Papua.
Wusabek melanjutkan, Presiden Jokowi memberikan bantuan sosial (bansos) sampai ke Papua. Dalam artian, beliau menerapkan Pancasila terutama sila ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Di mana seluruh rakyat di negeri ini berhak mendapatkan bansos sebagai bantalan pengaman dalam masa pandemi, dan diberikan dari Sabang sampai Merauke.
Sementara itu, masyarakat Papua mengapresiasi pembangunan di Papua, dan juga pemekaran wilayah. Jika ada penambahan provinsi baru maka pembangunan di Bumi Cendrawasih akan lebih masif. Penyebabnya karena di provinsi baru tersebut akan dibangun jalan dan infrastruktur baru sebagai fasilitas umum. Rakyat yang akan diuntungkan karena mereka bisa menikmatinya.
Kondisi Papua berbeda jauh dengan di Jawa, di mana geografisnya agak susah. Dalam artian, masih ada jalan setapak, hutan, perbukitan, dan akan menyulitkan mobilitas masyarakat. Namun ketika ada pembangunan infrastruktur (jalan raya), akan lebih dirapikan sehingga jalannya layak untuk dilewati kendaraan bermotor.
Sebagai wujud apresiasi rakyat kepada pemerintah, masyarakat adat Wate di Kabupaten Nabire, menghibahkan 75 hektar tanah adat untuk dijadikan kantor Gubernur Papua Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyatakan bahwa hibah ini adalah dukungan dari rakyat yang luar biasa. Bahkan rumah dinas Bupati juga direlakan untuk digunakan oleh Penjabat Gubernur nanti.
Sebagai putra asli Papua, John Wetipo merasa bangga karena saudara sesukunya mendukung langkah pemerintah dalam menyukseskan pemekaran wilayah. Terbukti penambahan provinsi dan diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang sangat diapresiasi oleh orang asli Papua.
Apresiasi dari berbagai pihak akan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua merupakan bukti bahwa rakyat Papua cinta pemerintah Indonesia. Mereka sangat berterima kasih karena di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Papua begitu diperhatikan. Berbagai infrastruktur dibangun agar Papua makin modern dan tidak tertinggal dari daerah lain.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali
(SK/AA)
