Suarapapuanews, Jakarta– Saat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami penyesuaian maka pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasinya. Pemberian BLT dinilai sangat tepat karena memberikan subsidi langsung kepada rakyat yang membutuhkan.
Distribusi BLT BBM merupakan penajaman alokasi dana subsidi kepada masyarakat, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Presiden Jokowi menyatakan bahwa BLT BBM akan menjadikan subsidi lebih tepat sasaran. Kenyataannya sebelum ada penyesuaian harga BBM, sebanyak 70% subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu, yang memiliki mobil pribadi. Mestinya uang negara diprioritaskan untuk subsidi rakyat yang kurang mampu.
Dalam artian, saat subsidi dialihkan dari pengurangan harga BBM, menjadi pemberian BLT, maka akan sangat efektif. Penyebabnya karena BLT langsung diberikan kepada lebih dari 20 juta rakyat kecil yang membutuhkan. Data mereka sudah ada di Kementerian Sosial dan benar-benar berada dalam keadaan ekonomi sulit, sehingga menjadi sasaran BLT BBM.
Jika rakyat kecil mendapatkan BLT maka mereka bisa membelanjakannya, misalnya untuk membeli sembako dan kebutuhan lain. Dengan begini mereka tidak akan merasa kesulitan, meski harga barang-barang di pasar mengalami perubahan (karena mengikuti harga BBM). Keadaan ekonomi mereka akan tetap stabil berkat bantuan dana dari pemerintah.
Pemberian subsidi dalam BLT BBM juga akurat karena masyarakat kelas atas tidak mendapatkan BLT tersebut. Kemudian, subsidi yang sebelumnya digunakan untuk mengurangi harga Pertalite dan Solar, dikurangi, sehingga harganya mengalami perubahan. Rakyat yang lebih mampu tidak akan membeli Pertalite karena saat ini harganya tak jauh beda dengan Pertamax. Lagipula Pertamax nilai RON-nya lebih tinggi sehingga sesuai untuk mobil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Muhadjir Effendy, meminta agar penyaluran BLT BBM di Kabupaten Garut tepat sasaran, begitu pula di daerah-daerah lain. Pembagiannya dilakukan secara cepat dan mudah. Pemberian BLT diprioritaskan ke masyarakat miskin, terutama yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Pesan dari Menko PMK wajib dilaksanakan dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Sosial, agar nantinya penyaluran BLT BBM tepat guna. Mereka yang mendapatkan BLT benar-benar berstatus rakyat kecil. Dalam artian, gajinya tidak sampai UMR atau hanya pas-pasan untuk makan sehari-hari, bahkan kurang. Tidak boleh ada kecurangan, bahwa yang berstatus mampu malah mendapatkan BLT BBM.
Di Kabupaten Garut, pemberian BLT BBM disalurkan melalui 3 cara. Pertama dengan mengambil sendiri via Kantor Pos. Kedua dengan disalurkan langsung ke rumah penerima BLT. Ketiga dengan mengambil di kantor Kepala Desa/RT/RW.
Penyaluran BLT BBM dengan 3 cara dilakukan agar masyarakat yang rumahnya jauh dari Kantor Pos, bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Nantinya akan ada koordinasi dari pihak pengurus desa/ketua RT/RW agar mereka mengantri dengan tertib. Masyarakat dan pemerintah daerah sama-sama puas karena dana BLT akan menolong rakyat kecil, dan menjadi pengalihan subsidi yang lebih akurat.
Pemerintah Kabupaten Garut juga menjamin agar pemberian BLT tepat sasaran dan tidak ada kesalahan maupun korupsi. Para pegawai sampai ke tingkat terendah, berkomitmen untuk menjaga amanah dan memberikan BLT BBM sampai ke tangan rakyat kecil dengan utuh. Tidak ada tempat bagi para koruptor karena mereka tahu perbuatan itu haram.
Sementara itu, data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa penyaluran BLT BBM sudah 95% ke rakyat kecil di seluruh Indonesia. Ketika pemberian BLT hampir selesai maka sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Rakyat tidak usah takut untuk tidak kebagian, karena jika mereka berhak, akan segera mendapatkan undangan untuk mengambil dana BLT tersebut.
Pemberian BLT BBM disalurkan ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pelosok Papua. Pemerintah bertindak adil dan mengaplikasikan Sila Pancasila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. BLT harus diberikan agar seluruh rakyat mendapatkan manfaatnya, terutama dari segi ekonomi.
Masyarakat bisa mengecek apakah namanya masuk ke dalam daftar yang layak menerima BLT atau tidak, di situs Kementerian Sosial. Jika masuk maka tinggal menunggu undangan untuk menerima bantuan di Kantor Pos. Ada pengaturan jadwalnya agar antrian tetap tertib dan kondusif.
Distribusi BLT BBM dilakukan ke seluruh Indonesia dan prosesnya hampir selesai, sesuai dengan target dari Presiden Jokowi. Rakyat senang karena mendapatkan uang BLT sebesar Rp. 600.000 yang dapat mereka belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Subsidi yang dialirkan melalui BLT sangat akurat karena langsung menyasar ke rakyat kecil yang membutuhkan.
)* Penulis adalah Persada Institute
(AK/AA)
