Suarapapuanews, Jakarta– Pemerintah telah memiliki serangkaian strategi jitu untuk bisa memastikan bahwa penyaluran BLT BBM bisa benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan saja. Selain itu pemantauan akan pelaksanaan di lapangan juga terus dilakukan, seluruhnya menjadi bukti kalau pemerintah memang hadir dan berada di sisi rakyat.
Belakangan memang kondisi perekonomian dunia sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan, pertama adalah beberapa negara di dunia masih terus berjibaku dan berjuang untuk terbebas dari belenggu pandemi Covid-19, namun upaya tersebut malah justru diperparah dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum akan berakhir.
Kedua hal itu kemudian juga berdampak pada persediaan pasokan kebutuhan dan komoditas, termasuk energi yang membuatnya langsung melonjak dengan harga yang sangat tinggi. Salah satunya adalah harga minyak dunia yang langsung meroket. Sedangkan Indonesia sendri yang merupakan negara importir minyak, akhirnya harus terus merogok anggaran lebih banyak lagi demi mencukupi konsumsi BBM masyarakat Tanah Air yang melimpah.
Laporan menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2022 ini saja, pemerintah sudah melakukan perombakan anggaran untuk subsidi BBM hingga tiga kali, yang mana sebelumnya dianggarkan hanya Rp 152 triliun, namun karena kebutuhan terus meningkat dan harga minyak dunia terus meroket, akhirnya APBN terus terbakar untuk subsidi BBM tersebut hingga mencapai angka Rp 502 triliun.
Tentunya hal tersebut menjadi sangat membebani APBN yang dikelola oleh negara sehingga ketahanan fiskal nasional pun menjadi sangat terancam jika terus menerus dilakukan subsidi, apalagi pengamat juga memprediksikan bahwa angka tersebut akan semakin bertambah nantinya. Terlebih lagi, nyatanya di lapangan, justru subsidi BBM yang telah digelontorkan oleh pemerintah sekitar 70 persen diantaranya malah dinikmati oleh masyarakat mampu, sehingga bisa dikatakan sudah tidak tepat sasaran lagi.
Maka dari itu, Pemerintah RI langsung berencana untuk melakukan realokasi anggaran subsidi BBM tersebut dengan kebijakan penyesuaian harga BBM yang memang saat ini sudah disahkan. Harapannya, dengan hal itu, maka APBN tidak akan terlalu terbebani. Namun bukan hanya itu saja, pemerintah juga terus memikirkan bagaimana nasib masyarakat terdampak, sehingga dilakukan penyaluran BLT BBM untuk tetap menjaga daya beli masyarakat rentan dan memastikan supaya penggunaan bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran daripada hanya dinikmati masyarakat mampu.
Presiden RI, Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan BLT BBM kepada sekitar 20,65 juta masyarakat rentan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan sebesar Rp 12,4 triliun. Ditambah dengan penyaluran Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta dengan besaran anggaran yang disiapkan negara hingga Rp 9,6 triliun. Penyaluran seluruh bantuan sosial tersebut sudah mulai dilakukan sejak bulan September 2022 ini dalam kurun waktu empat bulan secara bertahap.
Untuk menjamin bahwa penyaluran BLT BBM menjadi sangat tepat sasaran, pemerintah melalui Kementerian Sosial sendiri sudah menyiapkan beberapa strategi jitu agar seluruh bantuan memang jatuh ke tangan yang tepat dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, sehingga di sisi lain ketahanan fiskal nasional terus terjaga.
Strategi pertama adalah dengan terus melakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bahkan pembaruan tersebut akan terus dilakukan setiap bulannya untuk benar-benar menghimpun data mana masyarakat yang memang membutuhkan dan akan segera disalurkan bantuan kepada mereka. Kemudian langkah kedua adalah dengan memanfaatkan teknologi digital di jaman sekarang ini, yakni dengan terus melakukan pengecekan ulang dan juga verifikasi penerima BLT BBM dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos.
Selanjutnya, strategi ketiga yang dilakukan oleh Kemensos adalah dengan melakukan pengecekan di lapangan mengenai bagaimana proses penyaluran BLT BBM tersebut. Jangan sampai ketika semua sudah dirancang sedemikian rupa, namun prosesnya di lapangan justru masih jauh dari harapan. Maka dari itu ada tim tertentu yang bertugas untuk melakukan pengecekan lapangan ini. Serta strategi keempat adalah dengan terus melakukan pantauan akan laporan dari masyarakat mengenai penyaluran BLT BBM. Karena bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat, maka pendapat mereka menjadi sangatlah penting untuk didengarkan.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa bukan hanya pihaknya saja yang bekerja keras dalam penyaluran BLT BBM ke masyarakat, melainkan Kemensos juga menggandeng beberapa lemkbaga sekaligus untuk menjalin kerja sama. Pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) supaya seluruh data kependudukan tersebut menjadi jauh lebih jelas dan juga benar-benar memastikan hanya masyarakat membutuhkan saja yang menerima bantuan. Kemudian terkait penyalurannya agar bisa cepat dan langsung tanpa perantara, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia untuk langsung mengantarkan bantuan sosial ke rumah-rumah, khusus untuk kaum lansia dan juga penyandang disabilitas.
Seluruh strategi jitu tersebut sudah dipersiapkan dan akan terus diupayakan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan perencanaan. Semuanya dilakukan oleh pemerintah demi bisa menjamin ketepatan penerima manfaat BLT BBM demi menjaga daya beli masyarakat.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
(AK/AA)
