Suarapapuanews, Jakarta– Semua masyarakat, termasuk rakyat Papua dengan tegas mendukung segala upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa memeriksa dan menegakkan proses hukum terkait kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua, Lukas Enembe masih terus menjadi perbincangan panas hingga beberapa hari belakangan ini. Bahkan Direktur Papua Anticorruption Investigation, Anton Raharusun menyampaikan dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi pada Minggu (25/9) lalu, bahwa kasus tersebut akan terus bergulir jika yang bersangkutan masih terus enggan memenuhi panggilan KPK.
Pasalnya, jika Lukas Enembe sesegera mungkin bergegas mendatangi panggilan KPK, maka secara otomatis seluruh tudingan-tudingan maupun dugaan terkait korupsi bisa cepat pula menemui titik terang dan diungkapkan kebenarannya. Justru dengan tindakannya seperti sekarang ini yang terus tidak menghadiri panggilan KPK, maka akan membuka banyak tudingan lain yang dialamatkan kepadanya.
Sejauh ini, terdapat dugaan mengenai aliran dana yang mencurigakan terkait dengan Gubernur Papua tersebut, utamanya aliran dana tersebut dihubungkan dengan sumber-sumber yang ilegal. Anton Raharusun menambahkan bahwa beberapa tudingan mengenai aliran dana mencurigakan itu disangkutpautkan dengan APBD, termasuk juga lari ke perjudian kasino, dan tidak luput pula mengenai beberapa pembelian barang-barang mahal nan mewah seperti jam tangan dan lainnya.
Bahkan terdapat sebuah dugaan lain, sebagaimana menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, bahwa terdapat sesuatu yang mengganjal ketika Papua hendak meminta dana ke pemerintah pusat. Sebagai contoh, ketika penyelenggaraan PON beberapa waktu lalu di Papua yang tentunya membutuhkan dana sangat besar, namun ternyata sebelum acara tersebut benar-benar berakhir sepenuhnya, Pemda Papua kembali meminta dana lagi.
Lantas, ketika pihak Pemerintah Pusat hendak meminta seluruh laporan mengenai kegiatan yang sebelumnya dilakukan, ternyata sama sekali tidak ada laporan datanya, tetapi mereka masih kembali meminta dana. Tentunya tindakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan ketidakjelasan sehingga bukan tidak mungkin akan memunculkan banyak tudingan atau dugaan.
Sebelumnya, juga sempat terdapat sebuah temuan dari pihak PPATK bahwa ada aliran dana mencurigakan yang melibatkan nama Lukas Enembe dengan besaran yang tidak sedikit, yakni senilai Rp 560 miliar. Bahkan dirinya juga memang secara resmi telah berstatus sebagai seorang tersangka mengenai dugaan dari KPK, yang mana Gubernur Papua itu telah menerima gratifikasi hingga senilai Rp 1 miliar mengenai APBD Papua.
Bukan hanya itu, Mahfud MD juga menambahkan bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan mengenai Otonomi Khusus (Otsus) bahkan nilainya hingga triliunan rupiah yang dilakukan Lukas Enembe. Ada juga kasus lain, yakni terkait pemblokiran uang tunai dari rekening Gubernur Papua itu dengan nilai Rp 71 miliar.
Mahfud MD menyampaikan bahwa pada era kepemimpinan Lukas Enembe di Papua, sebenarnya Pemerintah Pusat sudah sangat banyak sekali menggelontorkan dana Otsus sangat besar, yakni mencapai Rp 500 triliun. Namun tetap saja, realita di lapangan justru ditemui masyarakat Papua sendiri masih miskin, sehingga sangat mencurigakan mengenai semua dana itu sudah benar-benar digunakan untuk mensejahterahkan rakyat atau tidak.
Banyaknya tudingan serta dugaan yang ditujukan ke Lukas Enembe, membuat Tokoh Pemuda Papua yang juga Sekretaris Barisan Merah Putih, Martinus Kasuay secara tegas mendukung semua upaya KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut. Menurutnya hal itu memang sudah sangat wajar dilakukan, yakni ketika ada pihak yang bersalah memang harus diberikan sanksi hukum pidana sebagaimana proses hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Martinus menyatakan bahwa kasus korupsi dari Gubernur Papua ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu politik atau bahkan upaya kriminalisasi, namun murni kasus pribadi dan sebagai upaya penegakan hukum.
Martinus Kasuay juga menambahkan bahwa semua masyarakat di Indonesia tidak ada yang kebal hukum, tidak peduli apapun jabatan atau statusnya, termasuk juga para pejabat di pemerintahan, sehingga hukum memang harus adil diterapkan kepada setiap orang. Bukan hanya itu, bahkan dirinya juga sangat berharap, seluruh pihak yang memang terlibat dalam kasus korupsi Lukas Enembe bisa diperiksa dan mendapat hukuman jika memang terbukti bersalah.
Martinus mengimbau agar semua masyarakat Papua sendiri bisa mendukung seluruh upaya dan proses penegakan hukum yang selama ini terus dilakukan oleh pemerintah, karena sejatinya itu adalah bukti dari penerapan Good Governance bahkan di Bumi Cendrawasih sendiri. Selain itu, awal mula penyidikan yang dilakukan pada Lukas Enembe ini sendiri juga bermula dari upaya pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua agar mereka bisa merasakan kesejahteraan dan keadilan.
Semua tindakan mengenai penegakan hukum kasus korupsi Lukas Enembe memang sudah sepatutnya didukung oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ketika semua pihak sudah menyatukan suaranya, maka pihak KPK sendiri juga tidak akan kesulitan untuk bisa segera mengungkap kasus tersebut sampai ke akarnya dan sesegera mungkin menjatuhkan hukuman sebagaimana proses hukum yang berlaku.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
(SK/AA)
