Suarapapuanews, Jakarta– Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM dari pemerintah dinilai oleh Guru Besar Universitas Pancasila, Prof Sri Widyastuti menjadi sebuah kebijakan yang sudah tepat sasaran dan menjadi solusi menjaga daya beli masyarakat terdampak.
“Sekarang ini tepat sekali dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, bahwa BLT itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena mereka harus punya daya beli. BLT BBM ini memberi dampak yang positif bagi masyarakat, ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak,” katanya pada Selasa (20/9) dalam diskusi di salah satu stasiun televisi.
Lebih lanjut, Prof Sri sangat yakin bahwa pengelolaan data penerima manfaat BLT BBM perlahan akan terus mengalami update demi menjaga validasinya.
“Sekarang bagaimana data itu bisa diupdate, di eranya digital seperti sekarang ini Presiden Jokowi mempunyai sistem yang sedemikian rupa sehingga masyarakat yang terdampak bisa menerima bantuan dengan data yang valid. Menurut saya langkah-langkah ini sudah dilakukan beberapa kementerian. Step by step pasti akan mengarah ke kesatuan dan integrasi data yang ada,” tambah Prof Sri.
Mengenai upaya sinkronisasi data penerima manfaat BLT BBM, Guru Besar Universitas Pancasila itu menilai bahwa verifikasi data harus dimulai dari lingkup paling rendah di masyarakat dengan terus melakukan pengawasan melekat.
“Ada istilah Waskat (Pengawasan Melekat), dari level yang paling rendah, ada RT, RW Pemerintah Desa menjadi bagian penting untuk update data Jadi Waskat itu harus dimulai dari level yang paling rendah, kemudian pelaporan itu harus diselaraskan dengan data yang ada dan diupdate lagi untuk penerimaan BLT kedua di bulan Desember. Sehingga data-data bisa saling dicross-checkan lalu diupdate,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP JATMI, KH Mukhlas Syarkum menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa menjaga persatuan dan konsolidasi menjadi hal penting. Hal tersebut agar masyarakat mampu memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi tidak menentu seperti sekarang.
“Dalam situasi seperti ini masyarakat perlu bersatu, perlu ada konsolidasi pikiran, konsolidasi sosial dan konsolidasi hati. Supaya ini menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai problema ini. Dan tentu semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun para pemimpin-pemimpin agama harus melakukan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan tugas masing-masing supaya memberikan ketenangan pada masyarakat ini,” katanya.
Selain itu, Kyai Mukhlas juga menegaskan bahwa masyarakat sendiri sangat penting dalam perannya untuk melakukan pengawasan akan kesuksesan program pemerintah.
“Pihak masyarakat sendiri harus bisa melakukan evaluasi, mengawasi, memastikan program ini bisa tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh para pemangku kebijakan,” tambahnya.
Selanjutnya, Kyai juga berpesan supaya masyarakat mampu terus memelihara prasangka baiknya dalam menerima kebijakan Pemerintah yang memang sudah sangat diperhitungkan dan diupayakan untuk menjunjung asas keadilan ini.
“Sebagai negara yang religius tentu kita harus kembali (ke) agama untuk menumbuhkan semangat Husnuzon (prasangka baik), dengan prasangka baik itu maka energi kita akan banyak dipenuhi pikiran-pikiran yang positif. Itu penting untuk menumbuhkan rasa empati, untuk menumbuhkan solidaritas sosial, bahkan mampu melahirkan kreasi dan inovasi,” terang Kyai Mukhlas.
(CA/AA)
