Suarapapuanews, Jakarta– Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur di Papua sebagai wujud pemerataan Pembangunan. Kebijakan ini perlu mendapat apresiasi dari semua pihak sebagai komitmen pemerintah untuk memajukan Papua.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus akan mewujudkan visi dan misi dari Presiden Jokowi untuk bisa benar-benar melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi sebuah kebijakan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan era kepemimpinan lainnya di Indonesia yang terkesan masih belum menjalankan asas pemerataan pembangunan bahkan hingga sampai pelosok termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Komitmen yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar serius untuk terus memajukan seluruh infrastruktur yang ada di Papua, karena tujuan utamanya adalah demi bisa mengurangi angka kemiskinan yang tinggi di sana, termasuk juga mengurangi indeks kemahalan, pasalnya di Bumi Cenderawasih masih terkenal ketika hendak membeli sesuatu harganya langsung meroket luar biasa jika dibandingkan dengan di wilayah lainnya sebab ongkos kirim yang mahal.
Jawaban atas permasalahan tersebut ternyata memang terletak pada infrastruktur yang selama ini masih kurang memadai di sana. Maka dari itu pemerataan pembangunan infrastruktur harus benar-benar terjadi di seluruh wilayah di Nusantara. Anggaran pembangunan infrastruktur PUPR yang sudah dianggarkan untuk Provinsi Papua sendiri adalah Rp 6,12 triliun untuk bidang SDA Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar. Sementara di Provinsi Papua Barat Rp 3,67 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.
Bahkan bukan hanya itu, namun Kementerian PUPR juga benar-benar akan mewujudkan infrastruktur yang andal di Tanah Papua. Menteri Basuki menyatakan bahwa untuk bisa menjawab beberapa tantangan yang terdapat di Papua dan Papua Barat, pihaknya berkomitmen untuk melakukan empat program.
Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menurutnya akan bisa tercapai apabila telah terjadi keterbukaan atas keterisolasian wilayah dan ada peningkatan akses serta konektivitas. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.
Di sisi lain, pemerintah juga akan terus berupaya untuk bisa meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Papua karena memiliki banyak sekali potensi. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate berharap bahwa beberapa produk unggulan UMKM Papua bisa dipromosikan seluas-luasnya, seperti pada bidang fashion, kuliner hingga kriya.
Maka, untuk benar-benar bisa mencapai kesuksesan dalam promosi UMKM di Papua tersebut, pihak Kemenkominfo sendiri juga akan terus gencar membangun infrastruktur digital dan juga memberikan dukungan bagi pengembangan ekosistem digital di Bumi Cendrawasih. Pembangunan infrastruktur digital tersebut dilakukan melalui beberapa hal, yakni fiber optic, microwave link, fiber link, satelit, base transceiver station, akses internet di seluruh kawasan termasuk di Papua.
Menkominfo mengungkapkan, melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI, Kominfo telah membangun 1.591 BTS di tahun 2021 dan pada tahun ini akan membangun 406 BTS. Tidak cukup sampai di sana, melainkan Menteri Johnny juga menambahkan bahwa pihakya telah membangun akses internet yang akan langsung dihubungkan dengan atelit dan tersebar di 1.702 titik layanan publik yang terdiri dari sarana pendidikan, sarana-sarana pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan layanan pemerintahan lainnya di Tanah Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Papua sendiri juga akan terus mendorong supaya koordinasi dan kolaborasi bersama Pemerintah Pusat, Kementerian dan lembaga-lembaga terkait benar-benar bisa terlaksana dengan baik agar segera memercepat pembangunan infrastruktur dasar di Papua.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad menyatakan, sumber dana digunakan untuk beberapa hal diantaranya transportasi, energi listrik, komunikasi dan sanitasi yang bersumber dari APBN. Menurutnya, justru fokus utama dalam tercapainya tujuan sukses dari sebuah pembangunan memang adalah sinergitas dari seluruh pihak terkait agar bisa sangat efektif dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pembangunan akan benar-benar merata terjadi.
Musa’ad menambahkan bahwa jika sinergitas dan juga koordinasi dari berbagai pihak terkait tadi sudah dilakukan dengan sangat baik, maka perubahan yang terjadi di Papua untuk kemajuan yang lebih baik aan juga menjadi lebih cepat terjadi sehingga cita-cita yang diinginkan oleh semua pihak, termasuk visi dan misi Presiden Jokowi sendiri bisa terlaksana, yakni agar semua wilayah di Indonesia tanpa terkecuali, benar-benar bisa secara bersama maju.
Perubahan ke arah yang lebih baik akan segera terjadi di Bumi Cendrawasih, Papua. Hal tersebut tentunya harus benar-benar didukung oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Dari pemerintah sendiri, pembangunan akan infrastruktur termasuk juga pendayagunaan UMKM akan terus digencarkan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
(RM/AA)
