Suarapapuanews, Jakarta– Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) yang dilakukan oleh pemerintah nyatanya sangat mampu untuk menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Dengan adanya program tersebut, risiko inflasi diharapkan dapat teratasi dan harga-harga komoditas lainnya akan tetap stabil.
Pemerintah belakangan tengah berfokus untuk melakukan upaya mitigasi dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi, yang sejak 3 September 2022 sudah diberlakukan secara resmi. Salah satu tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut adalah agar subsidi BBM yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang benar-benar lebih tepat sasaran.
Bagaimana tidak, justru dengan subsidi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah tersebut, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, namun nyatanya di lapangan malah sebanyak sekitar 70 persen dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu. Tidak sedikit dijumpai mobil-mobil mahal dan mewah justru mengantre dan membeli BBM bersubsidi.
Perlu diketahui, bahwa anggaran subsidi BBM sudah mencapai Rp 502 triliun tersebut dan sangat membebani APBN, akan dialihkan ke beberapa hal yang jauh lebih produktif, termasuk untuk melakukan mitigasi tersebut berupa penyaluran bantalan sosial kepada masyarakat terdampak saja.
Mengenai bantalan sosial tersebut sendiri, pemerintah sudah menyiapkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun yang akan disalurkan kepada sekitar 20,65 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran Rp 150 ribu per bulannya dan diberikan selama empat bulan. Bukan hanya itu, namun ada juga bantuan lain, yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dianggarkan sebesar Rp 9,6 triliun untuk sekitar 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.
Dengan program penyaluran BLT dan BSU yang kini tengah fokus digencarkan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo benar-benar menekankan kepada seluruh jajarannya untuk bisa bekerja dengan baik dan benar dalam penyaluran bantalan sosial kepada masyarakat tersebut.
Bahkan dengan tegas, saat melakukan konferensi pers bersama dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Presiden Jokowi menyampaikan meski dirinya menilai kalau pembagian bantalan sosial pada masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun agar ditingkatkan lagi supaya pemberian BLT dan BSU mampu dengan mudah, cepat dan juga tepat sasaran.
Untuk bisa benar-benar menyalurkan dan memastikan bahwa masyarakat menerima segala jenis bantuan sosial tersebut dengan baik, bahkan Kepala Negara sendiri tak jarang turut secara langsung hadir untuk meninjau proses penyerahan BLT dan BSU tersebut di beberapa daerah. Misalnya pada penyerahan BLT BBM di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Bandar Lampung.
Sementara itu, dengan bagaimana komitmen serta gencarnya sikap pemerintah untuk benar-benar memastikan seluruh bantalan sosial sampai di masyarakat membutuhkan, Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45, Reyhan Noor menyampaikan bahwa semua bantuan tersebut memang sudah sangat efektif mampu mengurangi beban ekonomi rakyat yang terdampak.
Lebih lanjut, Reyhan mengkritik bagaimana proses pemberian subsidi BBM yang selama ini dilakukan karena memang tidak mencerminkan asas keadilan sama sekali, dan nyatanya memang terbukti di lapangan bahwa sebagian besar justru dinikmati masyarakat mampu. Pasalnya, selama ini pembelian BBM subsidi sama sekali tidak menyertakan verifikasi data terlebih dahulu sehingga siapapun bisa secara bebas mengaksesnya.
Maka dari itu, berangkat dari kajian yang dibuatnya, analis ekonomi politik itu menyampaikan bahwa skema pemberian bantalan sosial BLT ataupun BSU yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah menjadi jauh lebih tepat sasaran karena penerimanya sudah ditentukan dengan jelas.
Di sisi lain, pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan menyampaikan pandangan dari Rektor UI, Prof Ari Kuncoro yang menilai bahwa memang pemberian BLT kepada masyarakat ini sangatlah penting karena menerapkan prinsip The Golden Mid-way. Menurutnya, dengan BLT tersebut akan membantu pemerintah menghadapi potensi dari dampak penyesuaian harga BBM.
Ketika penyesuaian harga BBM ini sama sekali tidak disertai dengan penyaluran bantalan sosial kepada masyarakat, bukan tidak mungkin masyarakat rentan akan sangat terdampak sehingga daya beli mereka akan menurun. Jika daya beli masyarakat menurun, maka akan mempercepat terjadinya inflasi. Maka dari itu penyaluran BLT dan BSU ini menjadi teramat penting dilakukan.
Hal tersebut harus juga diimbangi oleh pengawasan harga pangan yang dilakukan oleh pemerintah. Analis Utama Ekonomi Politik, Reyhan Noor menambahkan bahwa pemerintah harus mampu mengawasi ketersediaan bahan yang terdistribusi di masyarakat, karena pastinya ketersediaan bahan akan sangat berpengaruh pada harganya.
Seluruh skema mengenai penyaluran BLT dan BSU yang sudah disiapkan oleh pemerintah, memang ternyata jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan program subsidi BBM seperti yang selama ini diterapkan. Hal tersebut mampu menegakkan asas keadilan dengan menjangkau seluruh masyarakat terdampak dan juga turut serta membantu menekan ancaman inflasi.
) *Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
(AK/AA)
