Suarapapuanews, Jakarta– Setelah resmi melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM atau bahan bakar minyak, pemerintah saat ini terus fokus untuk memitigasi dampaknya, terutama bagi masyarakat yang benar-benar terdampak.
Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud, mengungkapkan bahwa Pemerintah sangat mengutamakan ajaran agama Islam, yakni dengan berfokus pada kemaslahatan rakyat. Maka dari itu penyesuaian BBM sangatlah penting.
“BBM bersubsidi saat ini masih banyak digunakan oleh konsumen yang tidak berhak dapat dihindarkan, dan sesuai ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,” terangnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Ekonomi, Kapitra Ampera juga menyatakan bahwa kebijakan itu sangatlah diperlukan.
“Penyesuaian harga BBM diperlukan untuk menjaga kesinambungan perekonomian masyarakat maupun negara,” katanya.
Aspek kemaslahatan merupakan sebuah hal yang tidak bisa diganggu gugat lagi dalam tata kelola negara.
“Tentu pemimpin harus memprioritaskan menolong masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Maka memindahkan kebijakan yang maslahat kepada kebijakan yang lebih maslahat adalah intinya,” ungkap Kyai Marsudi.
Strategi penyaluran bantalan sosial juga dinilainya sebagai bentuk upaya Pemerintah supaya penyesuaian harga BBM tidak berdampak secara luas pada sektor lain.
“Dalam hal ini perlu menyiapkan bantalan sosial, antara lain mengontrol harga barang kebutuhan pokok agar tidak melonjak secara siginifikan,” tambahnya.
Bukan hanya sebagai kepentingan pengamanan APBN negara saja, melainkan masyarakat juga sangatlah diperhatikan.
“Namun demikian, ada kompensasi negara kepada masyarakat, diantaranya jaringan pengaman sosial harus sampai ke masyarakat, seperti halnya BLT, Bansos, dan lain sebagainya,” jelas Kapitra.
Kedua aspek yang terus dijunjung oleh Pemerintah tersebut adalah sebuah kebijakan publik terbaik dari Pemerintah.
“Menjaga termasuk menyatukan dua kepentingan atau kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum untuk publik dan kemaslahatan khusus untuk keinginan public policy pemerintah. Kedua kemaslahatan ini harus terintegrasi agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Jika ternyata masih ada konflik kepentingan, harus direkonsiliasikan dan dibuat seimbang,” tegas Marsudi.
Lebih lanjut, Akademisi Universitas Negeri Semarang tersebut juga menjelaskan bahwa memang dalam ajaran agama harus terus menegakkan aspek keadilan, maka bantalan sosial memang merupakan upaya untuk menjunjung kemaslahatan rakyat.
“Dalam ajaran agama, mencuri hukumnya tidak boleh. Kemakmuran suatu bangsa, ketika pemimpin dan yang dipimpin satu suara. Prinsip dari keadilan tidak harus sama, namun sesuai kemaslahatan umat. Ketika subsidi diberikan hanya kepada masyarakat kurang mampu, itu bisa disebut adil,” pungkasnya.
(CA/AA)
