Suarapapuanews, Jakarta– Rencana untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rentan ditunggangi kelompok kepentingan untuk menyudutkan Pemerintah. Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi penolakan penyesuaian harga BBM karena kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak energi global.
Penyesuaian harga BBM menjadi sebab adanya beragam aksi unjuk rasa dan seperti yang sudah kita tahu, hampir di setiap aksi penolakan kenaikan harga BBM berpotensi akan adanya provokasi yang membuat jalannya aksi tidak kondusif serta mengganggu ketertiban umum.
Di Jakarta, Aparat kepolisian berhasil menangkap empat orang demonstran saat aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI pada 29 Agustus 2022. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan, keempat pengunjuk rasa tersebut diamankan petugas karena melakukan tindakan yang dinilai provokatif. Namun, keempat demonstran tersebut sudah dipulangkan setelah diperiksa dan dipastikan tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
Pada kesempatan berbeda, sejumlah kader dan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Dompu menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu, NTB. Aksi unjuk rasa tersebut berakhir ricuh. Akibatnya, sejumlah aktivis HMI mengalami luka-luka dan terpaksa dibawa ke RSUD Dompu untuk mendapatkan penanganan medis.
Kericuhan tersebut berawal dari sikap mahasiswa yang kecewa dengan 30 anggota DPRD Kabupaten Dompu yang tidak menemui massa aksi. Pendemo terlihat marah, hingga melempar kantor DPRD dan memecahkan kaca jendela kantor. Tentu saja aksi tersebut tidak dibenarkan, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan justru dapat memprovokasi para pengunjuk rasa untuk melakukan aksi pengrusakan.
Sementara itu, di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kapolres Toba AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, SH, SIK memerintahkan seluruh jajaran Polres/Polsek Toba yang ada SPBU di wilayahnya untuk melakukan koordinasi serta mapping kerawanan kelangkaan BBM di daerah masing-masing serta menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan jangan mudah diprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.
Untuk mewaspadai adanya provokasi, seluruh pimpinan Polsek yang di daerahnya terdapat SPBU seperti Polsek Balige, Polsek Laguboti, Polsek Porsea dan Polsek Lumban Julu langsung bergerak dan turun ke SPBU untuk melakukan patroli, monitoring dan koordinasi dengan pihak SPBU dalam mengantisipasi ketersediaan bahan bakar minyak dan mengantisipasi penyalahgunaan BBM subsidi tepat sasaran. Langkah ini merupakan upaya antisipasi dan pencegahan serta menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Toba.
Pihaknya juga menghimbau serta meminta kerjasama dengan masyarakat agar tetap tenang, jangan mudah diprovokasi, apabila menemukan penimbunan BBM di daerah tempat tinggalnya untuk dapat memberikan informasi kepada aparat kepolisian.
Hal yang sama terjadi di Pagedangan, Tangerang Selatan. Untuk mencegah adanya provokasi yang bisa menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum, Kapolsek Pagedangan AKP Seala Syah Alam menemui masyarakat dan pelanggan BBM di POM Bensin Medang agar tidak panik sehingga mudah terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Hasil dialog dengan masyarakat, Kapolsek juga mengatakan, bahwa masyarakat mau tidak mau menerima kenaikan harga BBM dan ada juga yang tidak tahun adanya kenaikan BBM. Sebelumnya, Kapolsek juga telah melakukan kunjungan ke beberapa kepala desa dan juga kepada para ketua RW untuk menyampaikan tentang kamtibmas dalam upaya menjaga kondusifitas masyarakat.
Perlu diketahui bahwa harga BBM rencananya akan disesuaikan dalam waktu dekat dan tidak bisa ditunda. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Diana Dewi menilai bahwa harga BBM memang seharusnya disesuaikan karena pendistribusian subsidi sudah mulai membengkak.
Saat ini pemerintah memang sedang dalam kondisi serba sulit. Suplai minyak dari Rusia diblokir oleh negara barat yang berimbas pada tertahannya rantai pasok global. Setidaknya, ada 12 juta barel per hari yang tidak bisa keluar dari Rusia. Hal itulah yang menyebabkan harga minyak dunia ikut naik dan mengganggu stabilitas global.
Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM sebenarnya sudah kerap terjadi setiap kali pemerintah memutuskan untuk menaikkan bahan bakar tersebut, tentu saja aparat kepolisian harus tetap waspada pada setiap provokasi yang berpotensi ditunggangi kepentingan politik.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
(SA/AA)
