Suarapapuanews, Jakarta– Akademisi Universitas Negeri Semarang yang juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud menilai rencana pemerintah melakukan penyesuaian harga bbm merupakan langkah yang diambil untuk tujuan kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat. Langkah ini melihat bahwa bbm bersubsidi yang penggunaannya masih banyak dinikmati oleh kalangan mampu. Hal tersebut dikatakannya di CNBC Indonesia dalam program profit.
“Penyesuaian harga BBM mewakili dua aspek, yakni untuk kebaikan masyarakat dan negara, sehingga sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan, Sehingga, kondisi bahwa BBM bersubsidi masih banyak digunakan oleh konsumen yang tidak berhak, dapat dihindarkan, dan sesuai ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak” kata Marsudi dalam cipta opini dengan tema “Menakar Efek Domino Penyesuaian Harga BBM”, ujar Marsudi.
Lebih lanjut Marsudi mengatakan bahwa Keputusan yang diambil pemerintah merupakan pilihan terbaik yang diambil untuk tetap menjaga kestabilan dan kemaslahatan bangsa ditengah kondisi ekonomi global yang saat ini tengah mengalami turbulensi. Adanya pandemi Covid-19 dan krisis global menyebabkan harga minyak dunia juga meningkat. Hal ini berimbas pada kenaikan harga minyak di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi sebagai plihan yang terbaik.
“Ketika subsidi BBM dinikmati oleh kelompok orang yang mampu, sementara di sisi lain ada masyarakat kurang mampu yang semakin terdampak oleh krisis global, tentu pemimpin harus memprioritaskan menolong masyarakat kurang mampu yang membutuhkan, yaitu dengan memindahkan kebijakan yang maslahat kepada kebijakan yang lebih maslahat adalah intinya” tambah Marsudi.
Marsudi berpandangan Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan. Dalam membangun sebuah negara merupakan suatu keharusan dan kewajiban, baik dalam membangun infrastruktur maupun membangun kemaslahatan bangsa. Ketika membangun untuk kemaslahatan bangsa, pemimpin dihadapkan pada berbagai pilihan-pilihan sehingga mendorong pemimpin tersebut untuk mengambil pilihan yang terbaik.
“Dengan adanya pandemi Covid-19 dan krisis global, harga minyak dunia meningkat. Hal ini menyebabkan harga minyak di Indonesia juga meningkat. Maka jika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi, itulah yang terbaik. Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan.”ujarnya.
Marsudi juga memandang bahwa Prinsip dari keadilan tidak harus sama, namun terkait kemaslahatan umat, dapat dikatakan adil Ketika subsidi diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga akan memperkuat fungsi pengawasan terkait skala prioritas dalam pemberian subsidi agar tepat sasaran dan terhindar dari bentuk-bentuk praktik korupsi oleh oknum tertentu. Hal itu disebabkan oleh karena hingga saat ini masih terjadi ketidaksinkronan antara data di pusat dengan di daerah sehingga perlu dilakukan ekstra pengawasan dan pengawalan distribusi bantuan sosial pemerintah agar benar-benar tepat sasaran.
“Perlu dilakukan pengawasan dan pengawalan distribusi bantuan sosial pemerintah agar benar-benar tepat sasaran. Menjaga termasuk menyatukan dua kepentingan atau kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum untuk publik dan kemaslahatan khusus untuk keinginan public policy pemerintah”, tambahnya.
Sebagai penutup Ia mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila, oleh karenanya pemerintah perlu masuk pada kepentingan publik yang lebih rentan pada persoalan-persoalan basic need.
“Ketika ingin negara kuat, seluruh elemen masyarakat perlu bersatu dan harus memahami permasalahan sehingga dapat melalui masalah bersama-sama”, tutup Marsudi.
(CA/AA)
