Suarapapuanews, Jakarta– Penyesuaian harga BBM subsidi perlu segera dilakukan oleh Pemerintah guna mencegah dampak yang lebih fatal. Salah satu pengamat ekonomi menyatakan bahwa penundaan tersebut akan semakin membuat ekspektasi inflasi masyarakat semakin melambung dan bisa berlipat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia ternyata terus mengalami tekanan, hal tersebut tercermin dari konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat yang terus meningkat hingga melebihi kuota.
Akibatnya, Pemerintah harus kembali menambah subsidi BBM dan akan jauh lebih menekan anggaran negara.
Direktur Eksekutif Next Policy, Dr Fithra Faisal Hastiadi memberikan kalkulasi bahwa jika penyesuaian harga BBM subsidi tidak sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah, maka kuota hanya akan bisa bertahan hingga Oktober 2022 mendatang.
Terlebih, menurutnya penyesuaian harga BBM harus segera dilakukan karena kenyataan di lapangan terjadi ketimpangan dan subsidinya tidak tepat sasaran.
“Jika berbicara mengenai pilihan, maka kita bicara prioritas karena anggaran kita terbatas. 80% masyarakat yang menikmati subsidi BBM adalah orang-orang mampu, sementara 20% masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk meminimalisasi terjadinya dampak inflasi, maka Dr Fithra Faisal menyarankan supaya anggaran subsidi BBM bisa dialihkan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Dari pengalihan subsidi ini nanti bisa dibangun infrastruktur, investasi ke pendidikan, yang mana jauh lebih prioritas dibanding ‘membakar subsidi di jalan’,” imbuhnya.
Perlu diketahui bahwa opsi tersebut merupakan sebuah opsi terbaik lantaran saat ini posisi Indonesia sudah tidak lagi menjadi produsen minyak.
Hal tersebut menurutnya karena memang konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia jauh lebih besar daripada ketersediaan kuota yang dimiliki dan kapasitas produksinya.
Selain itu, kenyataan diperparah pula dengan permintaan energi dari negara-negara Barat yang perlahan meningkat sehingga harga minyak dunia juga akan melambung naik.
Jika penyesuaian harga BBM tidak dilakukan, maka APBN akan semakin terbebani.
Berbicara mengenai kemungkinan adanya inflasi pangan jika penyesuaian harga BBM dilakukan, Ekonom Universitas Indonesia (UI) tersebut mengaku bahwa inflasi akan bisa ditangani.
Pasalnya menurutnya hanya akan terjadi inflasi sekitar 1 hingga 2 persen saja, yang mana hal tersebut bisa diatasi oleh kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia.
Justru, bagi Dr Fithra Faisal apabila penyesuaian harga BBM subsidi tidak segera dilakukan, maka ekspektasi inflasi masyarakat akan semakin melonjak dan berlipat.
“Masalahnya, semakin lama diumumkan, maka potensi kenaikan harga di masyarakat semakin besar karena ekspektasi inflasi masyarakat akan semakin meningkat. Jika pemerintah tidak mengumumkan penyesuaian harga BBM, efek inflasinya sudah terlanjur terjadi. Jadi semakin lama diumumkan, efek inflasinya akan berlipat,” terangnya.
(CA/AA)
