Suarapapuanews, Jakarta— Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dianggarkan melalui APBN tidak tepat sasaran. Karena itu, legislator PDIP ini mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang subsidi BBM.
“Jadi subsidi ini untuk perusahaan atau untuk rakyat,” kata Adian.
Menurut Adian, kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formulasi yang tepat terkait dengan harga BBM. Bahkan, polemik soal harga BBM selalu terjadi setiap dua tahun sekali.
“Selama tidak ada formulasi yang tepat, dua tahun atau empat tahun lagi kita akan ramai lagi,” ujar Adian.
Adian pun menyoroti soal penggunaan BBM subsidi jenis solar yang sangat banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan. Khusus perkebunan misalnya, nilai subsidi solar yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp 55 triliun.
“Lalu saya cari, pajak kebun sawit yang masuk ke negara kita, Rp 20 triliun. Jadi ada selisih Rp 35 triliun. Loh ini kok kita jadi rugi,” papar Adian.
“Makanya ini salah satu sebab menurut saya, ayo kita itung ulang saja. Jangan-jangan dari dua ribu sekian kebun sawit itu, yang PMA ada 332. Jangan-jangan kita mensubsidi yang PMA itu,” sambungnya.
Adian juga menduga, subsidi BBM sebenarnya tidak dinikmati oleh rakyat. Karena itu, Adian menyarankan Pemerintah untuk mengkaji ulang terkait subsidi BBM.
“Jangan-jangan yang sebenarnya menikmati subsidi aspal itu. Maksud saya, sebelum kita mengambil keputusan apapun, yuk kita kaji ulang semua, kita duduk sama-sama, kita kaji ulang semuanya, kita hitung kembali. Bener gak sekian,” pungkas Adian.
(CA/AA)
