Suarapapuanews, Jakarta– Penyesuaian harga BBM subsidi menjadi sangatlah penting untuk dilakukan oleh Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan untuk bisa mewujudkan pengelolaan APBN yang jauh lebih efisien demi menjaga kokohnya perekonomian Tanah Air dan bisa terhindar dari risiko resesi.
Upaya Pemerintah untuk mampu bertahan di tengah banyaknya terjangan tsunasi global seperti adanya pandemi Covid-19, termasuk juga konflik geopolitik Rusia dan Ukraina hingga ancaman inflasi serta resesi yang menghantam Amerika Serikat ternyata membuat Indonesia masih terbilang cukup kuat untuk menghadapi itu semua. Hal tersebut dikarenakan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah nyatanya memang sangatlah efektif dan membuahkan hasil.
Meski begitu, ternyata ada harga yang harus dibayarkan, yakni mengenai beban anggaran negara yang terus memaksa bangsa ini untuk terus mengeluarkan dana yang tidak bisa dikatakan kecil angkanya. Masyarakat Indonesia sendiri memang terkenal sebagai masyarakat yang memiliki konsumsi BBM yang tidaklah sedikit, maka Pemerintah juga terus menganggarkan subsidi BBM tersebut bahkan terus membengkak, yang mana sebelumnya hanya Rp 502 triliun hingga menjadi Rp 658 triliun.
Pengamat Politik Ekonomi, Kapitra Ampera menyatakan bahwa negara harus bisa menyiapkan subsidi untuk berbagai macam hal, termasuk yang paling banyak dianggarkan adalah demi bisa mengendalikan dan memutus mata rantai pandemi Covid-19, akhirnya APBN yang digelontorkan oleh pemerintah mencapai Rp 690 triliun.
Sudah ada hampir Rp 1.400 triliun APBN dikeluarkan oleh Pemerintah hanya untuk melakukan subsidi. Padahal di sisi lain, kebutuhan negara sendiri masih sangatlah banyak, utamanya belakangan fokus Pemerintah ingin segera kembali bangkit dan pulih dengan mempercepat pemulihan perekonomian nasional, tentu hal tersebut juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Maka dari itu, apabila tidak dikelola dengan bijak dan penuh kehati-hatian, maka bisa saja Indonesia akan terjebak ke dalam ancaman resesi ekonomi yang bahkan mungkin jauh lebih parah dari negara-negara lain. Untuk itu, dirinya benar-benar mengimbau kepada Pemerintah supaya bisa terus berhati-hati dalam melakukan pengelolaan anggaran negara.
Sebagai informasi, Pemerintah sendiri sebelumnya sudah merencanakan adanya subsidi BBM hingga 1,5 juta per kilo liter (KL) dalam satu bulan, akan tetapi karena konsumsi masyarakat yang memang sangat tinggi, maka subsidi tersebut belumlah cukup hingga terus membengkak menjadi 2,5 juta per KL.
Mengenai subsidi yang terus ditambah oleh Pemerintah tersebut, sekitar 80 persen dari subsidi yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke atas (mampu secara finansial). Padahal seharusnya subsidi BBM tersebut dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.
Ditambahkannya, jika subsidi tersebut terus dilakukan dan masih banyak masyarakat mampu yang menikmatinya tanpa segera dilakukan evaluasi mengenai kenaikan harga BBM subsidi, maka negara ini akan mengalami turbulensi ekonomi dan politik. Dengan berbagai risiko buruk yang bisa saja terjadi, maka dengan tegas Kapitra Ampera menyatakan bahwa kenaikan harga BBM subsidi merupakan suatu keniscayaan demi bisa menyelamatkan perekonomian Bangsa.
Salah satu jalan keluar terbaik untuk bisa meminimalisir segala risiko tersebut menurutnya adalah dengan menekan anggaran subsidi BBM menjadi seminimal mungkin. Pasalnya jika Pemerintah mampu lebih jauh menekan anggaran negara untuk subsidi BBM ini, maka negara akan mampu bertahan dan problem pengelolaan keuangan bisa dengan secara maksimal, efisien dan efektif diatasi.
Efisiensi memang menjadi suatu hal yang sangat penting, salah satunya adalah dengan melakukan subsidi pada sasaran yang tepat. Itu semua harus mampu dilakukan oleh Pemerintah dan memang saat ini terus menjadi prioritas negara. Selain itu, data menunjukkan kalau sejatinya harga BBM yang terdistribusi di Indonesia sekarang sebenarnya masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan di negara lain. Maka efisiensi APBN menjadi faktor penentu untuk bangsa ini agar tetap bertahan.
Dengan kata lain, apabila Indonesia ingin terus mampu bertahan di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini, maka sangat penting adanya efisiensi APBN. Jangan sampai niat awal Pemerintah untuk memberikan subsidi BBM justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu, sehingga penyesuaian kembali harga BBM menjadi sangat penting untuk dilakukan.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
(AH/AA)
