Suarapapuanews, Jakarta– Pemerintah telah berupaya untuk menekan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak mengalami kenaikan meski harga minyak dunia mengalami kenaikan. Namun demikian, harga BBM perlu disesuaikan demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terus tergerus untuk memberikan subsidi bbm kepada masyarakat.
Rencana penyesuaian harga BBM bisa jadi merupakan jalan keluar bagi pemerintah dalam merespon persoalan kuota BBM bersubsidi yang kian menipis. Di sisi lain, penambahan kuota BBM subsidi juga belum mendapatkan lampu hijau lantaran dapat memberikan tekanan yang lebih berat terhadap APBN.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, opsi menaikkan harga BBM bersubsidi akan cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan melakukan pembatasan. Mengenai kenaikan harga ideal, Josua mengatakan bahwa hal tersebut bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.
Penilaian ini didasarkan dengan kondisi konsumsi Pertalite dan Solar bersubsidi sudah berada di atas proyeksi sebelumnya sehingga kuota diperkirakan habis pada Oktober-November sehingga pemerintah harus melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut.
Terdapat dua opsi untuk menanggulangi masalah saat ini. Pertama, pembatasan menggunakan teknologi (aplikasi mypertamina). Kedua, menaikkan harga BBM bersubsidi. Tentu saja kedua ini memiliki keunggulan serta keterbatasan masing-masing. Dalam kondisi ideal, tentu pembatasan penerima subsidi menggunakan teknologi dapat menjadi pilihan utama dalam membatasi konsumsi. Dengan cara ini, harga Pertalite dan Solar bersubsidi bisa tetap, namun penerimanya terseleksi sehingga menurunkan jumlah konsumsi.
Meski demikian, kondisi kebocoran dan dampak bagi masyarakat juga akan tetap besar. Misalnya, sebagian besar distribusi barang dilakukan melalui jalur darat, yang belum tentu semuanya berhak mendapatkan subsidi sehingga pada akhirnya menaikkan harga barang. Belum lagi kemampuan teknis di seluruh SPBU yang menjalankan apps myPertamina tersebut harus handal, karena jika tidak tentu saja akan berpotensi menciptakan antrean panjang.
Adapun pertimbangan lain yang turut berperan dalam kenaikan harga BBM. Harga BBM subisidi juga mempertimbangkan harga minyak mentah internasional dan nilai tukar rupiah. Saat ini harga keekonomian pertalite sekitar Rp 17.000 per liter, oleh sebab itu kenaikan harga sekitar 30% Menjadi Rp 10.000/liter masih tetap jauh di bawah harga keekonomiannya.
Seandainya pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga Pertalite, maka pemerintah juga perlu mengalokasikan bantalan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak mengalami penurunan daya beli yang signifikan.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai, kondisi saat ini berat untuk semua pihak. Sehingga penyesuaian tersebut merupakan langkah yang moderat.
Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyoroti hal yang berbeda. Ia mengatakan kenaikan harga BBM tersebut akan berdampak positif kepada APBN, mengingat beban subsidi energi yang digelontorkan di tahun ini sebesar Rp 520 triliun. Kenaikan pertalite menjadi Rp 10.000 per liter merupakan hal yang wajar dan masih sangat murah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.
Memang kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tidak bisa dihindari dan memang sudah tepat, apalagi harga minyak mentah dunia sudah mulai melonjak cukup jauh jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja menambah beban keuangan negara apabila harus memberikan subsidi dan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Pemerintah mencatat, subsidi energi tahun ini diperkirakan akan bengkak sebesar Rp 502 triliun dan proyeksi awal Rp 170 triliun. Perlu diketahui bahwa konsumsi harian BBM nasional tahun ini mengalami peningkatan sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Untuk BBM, Indonesia telah berupaya menahan harga BBM agar tidak meningkat sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Hal tersebut karena pemerintah terus memberikan subsidi melalui APBN agar harga yang dikenakan ke masyarakat tidak meningkat.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah tengah merumuskan aturan mengenai pembatasan pembelian BBM jenis pertalite. Selain itu pemerintah juga tengah mengkaji mengenai rencana penyesuaian harga BBM. Penyesuaian harga BBM perlu dikaji karena telah memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi secara menyeluruh.
Menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak mudah, meski demikian upaya ini tidak akan membuat inflasi di Indonesia menanjak tinggi, ekonom meyakinan bahwa kenaikan harga BBM seperti solar dan pertalit hanya menyumbang kenaikan inflasi di bawah 1%.
Pemerintah telah dihadapkan dengan situasi yang serba sulit, di sisi lain ketika harga BBM di berbagai negara mulai naik, pemerintah Indonesia justru memilih untuk tidak menaikkan harga BBM. Namun saat ini APBN harus diselamatkan, sehingga tidak ada upaya lain selain melakukan penyesuaian harga BBM.
)* Penulis adalah kontributor Lingar Pers
(EH/AA)
