Suarapapuanews, Jakarta– Kawasan IKN Nusantara dipastikan memiliki area hijau sebanyak 70 persen dari luas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hal tersebut diungkapkan oleh Valin Tsarina selaku Associate Urban Designer URBAN+ yang mengatakan bahwa sisa 30 persen area tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Seperti diketahui, KIPP di IKN Nusantara akan dibangun berdasarkan konsep desain Nagara Rimba Nusa yang dirancang oleh URBAN+ dimana dalam konsep tersebut akan diterapkan konsep Jemari Hijau yang akan mempertahankan 70 persen area hijau. Tim arsitek URBAN+ mencoba untuk mengkonsepkan kota yang merepresentasikan kosmologi Nusantara yang terdiri atas tiga bagian yakni nilai luhur, manusia dan alam. Nilai luhur sendiri biasanya berada di perbukitan, lalu manusia direpresentasikan melalui perkotaan dan alam direpresentasikan sebagai mangrove ecopark.
Berdasarkan info terkini yang penulis dapat, proses pembangunan yang dilakukan akan mengikuti kontur dan struktur ruang di Kalimantan Timur yang cenderung berbukit-bukit. Dalam konsep pembangunan perkotaan, akan diterapkan konsep bio mimikri dari hutan Kalimantan ke bangunan. Seluruh bangunan harus dibentuk selaras dengan alam serta vegetasi lokal harus tetap dipertahankan dengan meminimalkan intervensi vegetasi. Seperti penataan bangunan vertikal yang tetap mempertahankan keberadaan vegetasi dan aliran air layaknya hutan tropis.
Valin mengatakan bahwa konsep kanopi hutan yang bisa memberikan rasa sejuk dan teduh juga bisa diadaptasi dalam desain bangunan serta pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga akan dibangun jaringan transportasi yang bisa menjangkau 80 persen area tersebut. Perlu diketahui bahwa Nagara Rimba Nusa sendiri merupakan salah satu dari sembilan kota yang terdapat di IKN Nusantara. Nantinya kawasan pemerintahan tersebut akan berdiri di lahan seluas 6.671 hektar.
Namun, penulis mendapati bahwa ada empat tantangan utama yang harus dihadapi dalam menjamin mutu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diungkapkan oleh Takehiro Yasio selaku Chief Representative JICA saat bertemu dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR.
Pertama, perlu adanya integrasi berdasarkan kondisi dasar dimana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi yang ada saat ini. Seperti pembuatan land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk pada rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.
Kedua, perlu adanya koordinasi infrastruktur bawah tanah yang salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas atau right-of-way (ROW) terutama untuk selokan dan struktur yang lebih besar yaitu pompa pengangkat saluran pembuangan.
Ketiga, harus menyiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan diantaranya kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV.
Keempat, mengenai jaminan mutu konstruksi yang harus dibangun sebaik mungkin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Menurut penulis, keempat tantangan yang harus dihadapi tersebut sudah tepat diperkirakan oleh Takehiro agar kedepannya tidak terjadi permasalahan yang timbul akibat kurangnya persiapan terhadap masalah yang dapat dihadapi dalam proses pembangunan IKN Nusantara.
Senada dengan penulis, Menteri Basuki mengapresiasi hasil studi yang dilakukan tim konsultan JICA tersebut terutama terkait dengan tantangan pertama, konsultan JICA sangat jeli dalam mengobservasi karena pembangunan IKN Nusantara akan bergantung dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Dengan kehadiran konsultan JICA tersebut, Basuki berharap dapat mempermudah pembangunan IKN Nusantara dengan kualitas yang baik.
Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, terdapat dua sasaran utama dalam pembangunan IKN, yaitu jaminan mutu dan estetika sehingga dalam proses pembangunannya tetap menjaga kelestarian lingkungan namun mutu konstruksi tetap maksimal.
Selanjutnya, pada tahap pertama pembangunan, pemerintah akan memfokuskan pembangunan berbagai gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara, berbagai plasa seperti plasa Kebangsaan, fasilitas TNI Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari dan tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.
Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Susantono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bahwa intensitas pembangunan di wilayah IKN juga sudah semakin meningkat yang ditandai dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia.
Selain itu, OIKN bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait serta menyelenggarakan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat seiring pembangunan yang segera dimulai. Harapannya penduduk lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan IKN Nusantara.
Namun menurut penulis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan adalah tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan mempertahankan 70 persen area hijau serta interaksi dengan masyarakat setempat. Sehingga kondisi alam yang indah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar serta masyarakat setempat turut mendukung terhadap pembangunan IKN yang dilakukan.
*Penulis adalah kontributor Jayabaya Institute
(GES/AA)
