Suarapapuanews, Jakarta– Pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya untuk dapat menguatkan ketahanan pangan di Indonesia, salah satunya dengan diversifikasi pangan. Hal tersebut perlu untuk mendapat dukungan luas masyarakat agar Indonesia mampu keluar dari ancaman krisis pangan yang saat ini melanda akibat instabilitas geopolitik global.
Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan Food and Agriculture Organization (FAO) mewanti-wanti akan adanya krisis pangan global. Hal itu dipicu oleh pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir, ditambah dengan perang Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini juga masih belum mereda.
Bahkan diketahui pula bahwa sejumlah negara telah banyak memberhentikan praktik ekspor pangan global mereka utamanya seperti gandum dan juga kedelai yang secara otomatis membuat banyak produk turunannya menjadi mahal, seperti pada tepung terigu. Hal tersebut kemudian semakin mendorong adanya inflasi dan berpengaruh pula pada sektor industri lain.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah RI telah mengupayakan sejumlah hal, salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan berupa diversifikasi pangan yang belakangan terus digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Diversifikasi pangan tersebut dilakukan dengan upaya melakukan penanaman sorgum sehingga tidak sepenuhnya Indonesia harus tergantung pada pasokan gandum dan jagung hasil impor.
Kebijakan diversifikasi pangan yang dilakukan oleh Pemerintah bukan hanya dengan penanaman sorgum semata, namun menurut Jokowi setidaknya Indonesia mampu memaksimalkan tiga bahan andalan seperti jagung dan juga sagu yang nantinya akan menjadi alternatif bahan pangan.
Kebijakan ini didukung penuh oleh Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Dirinya menyatakan bahwa dengan ada kebijakan diversifikasi pangan ini, maka menjadi sebuah solusi supaya Indonesia sendiri tidak terus menerus bergantung pada komoditas pangan yang strategis seperti beras saja.
Dukungan kepada upaya Pemerintah untuk mengatasi krisis pangan global juga disampaikan oleh Juru Bicara Save Soil Indonesia, Ruth Wijaya. Selaku organisasi yang memang berfokus pada penyelamatan kondisi dan juga kesuburan tanah, mereka menyatakan bahwa sektor pertanian menjadi kunci untuk bisa selamat dari ancaman krisis pangan global ini. Maka dari itu upaya dari Presiden untuk menyelamatkan kondisi kesuburan tanah dan juga lebih memperhatikan sektor pertanian sangatlah didukung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan lain juga menyampaikan bahwa Pemerintah sangatlah berkomitmen untuk bisa menguatkan ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani serta nelayan. Bahkan beberapa stimulus ekonomi untuk bisa memperlancar kedua sektor ini juga telah disiapkan.
Setidaknya ada 5 strategi dari Pemerintah yang digunakan secara spesifik untuk bisa menjadi sebuah stimulus dan juga insentif demi bisa menjaga kinerja dari sektor pertanian dan juga perikanan. Strategi tersebut antara lain: 1) Program Padat Karya Pertanian; 2) Program Padat Karya Perikanan; 3) Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian; 4) Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat; 5) Dukungan Pembiayaan Koperasi dengan Skema Dana Bergulir.
Presiden Joko Widodo sendiri juga telah beberapa kali menyinggung soal krisis pangan global ini, yakni pertama pada kesempatan di acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada tanggal 10 Juni 2022, serta pada kesempatan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah pada 14 Juni 2022.
Secara tegas Presiden mengingatkan kepada semua pihak bahwa Indonesia harus benar-benar mampu bersiap menghadapi krisis pangan global tersebut. Terlebih ternyata masih banyak lahan di Indonesia yang masih belum dimanfaatkan secara produktif, sehingga justru ancaman krisis pangan global ini akan menjadi sebuah peluang apabila disikapi dengan tepat. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa kemandirian dari suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki karena sudah tidak bisa lagi jika terlalu bergantung pada negara lain dengan terus melakukan impor.
Dengan adanya krisis pangan global yang menjadi ancaman akibat pandemi yang berkepanjangan, ditambah dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang menjadikan beberapa negara menghentikan aktivitas ekspor mereka, maka beberapa kebijakan dari Pemerintah RI untuk bisa menghadapi krisis pangan global merupakan hal yang patut didukung sepenuhnya oleh semua elemen.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
(AF/AA)
