Jakarta, suarapapuanews– Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur segera terealisasi, salah satu cara pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan IKN adalah dengan melakukan sosialisasi ke berbagai elemen baik nasional maupun internasional, salah satunya dengan memperkenalkan profil IKN kepada negara lain dalam lingkup hubungan kerja sama ekonomi.
Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN, pemerintahan IKN Nusantara yang berbentuk wilayah administrasi khusus akan dikepalai oleh seorang kepala otorita. Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyebutan untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang merupakan pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tertanggal 28 April 2022 dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan perluasan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
Ir. Bambang Susantono, MCP., MSCE., Ph.D., Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan pertemuan secara langsung dengan Anthony Charles Lynton Blair (Tony Blair), Perdana Menteri Inggris, pada tanggal 1 Juni 2022. Pertemuan tersebut membahas mengenai langkah strategis dan taktis untuk persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN, terutama terkait foreign direct investment untuk membangun hubungan yang lebih stabil antar dua negara dalam lingkup perekonomian.
Lembaga Tony Blair Institute (TBI) for Global Change aktif melaksanakan kajian serta memberikan perhatian khusus tentang Indonesia. Blair juga merupakan pihak yang dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan para investor.
Dalam pertemuan tersebut, Bambang Susantono juga menerangkan kepada Tony Blair mengenai One Map, One Plan, One Policy (1MPP) sebagai bentuk perencanaan IKN terintegrasi yang merupakan konsolidasian semua perencanaan aktivitas kementerian atau lembaga terkait dengan IKN.
Saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara sedang mengembangkan masterplan Nusantara yang mencerminkan teknologi mutakhir, dengan fokus pada inovasi dan menciptakan ekosistem yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan model baru pengelolaan kota masa depan yang terhubung secara digital yang layak secara ekonomi, diinginkan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan.
Otoritas IKN juga terus menjalankan kegiatan 4K, yaitu Komunikasi, Koordinasi, Konsolidasi dan Kolaborasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan ibu kota baru dengan mengutamakan prinsip ESG yakni aspek Environmental (Lingkungan), Social (Sosial) dan Governance (Pemerintahan) sebagai kota global yang Smart (Cerdas), Sustainable (Berkelanjutan), Inclusive (Inklusif), dan Resilient (Tangguh).
Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN, Dr. Sidik Pramono, mengatakan pemerintah secara intensif melakukan pembicaraan dengan potensial investor yang akan berinvestasi untuk pembangunan IKN Nusantara. Penjajakan dilakukan dengan berbagai negara, termasuk dengan investor dalam negeri.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan, serta berbagai simpul konektivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan di IKN.
Pembangunan IKN merupakan langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk juga Asia. Dengan strategi komunikasi yang baik, program pembangunan IKN ini akan menjadi program yang menarik bagi investor baik dalam maupun luar negeri, ditambah dengan kemajuan pembangunan yang cepat dan nyata dalam infrastruktur dasar, tentu akan semakin menarik minat dari calon investor.
Selain itu, TBI diharapkan terus mewartakan potensi IKN kepada audiens internasional, agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Nantinya kalangan internasional lebih tertarik berpartisipasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan industri. Oleh karena itu, proses pembangunan IKN diyakini akan banyak audiens internasional yang akan membantu.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
(FBL/AA)
