Jakarta, suarapapuanews– Khilafah merupakan ideologi transnasional yang secara terang-terangan ingin mengganti Pancasila. Oleh sebab itu, masyarakat untuk tegas menolak paham tersebut yang juga banyak tertolak di negara-negara mayoritas muslim.
Beberapa waktu lalu publik sempat heboh karena ada pawai yang menyuarakan kebangkitan khilafah. Para pesertanya juga membagikan brosur dan mempromosikan khilafah. Padahal Ormas terlarang yang dulu getol menyuarakan khilafah sudah dibubarkan, dan ternyata ada yang lain yang tetap ngotot bahwa khilafah adalah yang terbaik. Ormas itu bernama Khilafatul Muslimin, yang ketuanya adalah mantan anggota NII (Negara Islam Indonesia).
Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, telah ditangkap oleh Densus 88 Antiteror di Lampung. Selain karena mempromosikan khilafah, ia juga melanggar UU ITE dan menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan radikalisme dan terorisme.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan bahwa khilafah ingin menggantikan Pancasila di Indonesia. Ketika Baraja ditangkap maka wajar karena dianggap mengancam keselamatan negara. Dalam artian, penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin adalah hal yang normal karena ia dan pengikutnya mempromosikan sistem khilafah, padahal amat berseberangan dengan Pancasila.
Zainut Tauhid melanjutkan, semoga setelah ada penangkapan Baraja diproses lebih lanjut. Dalam artian, tak hanya pemimpin Ormas yang mempromosikan khilafah yang ditangkap oleh Densus 88. Namun juga anak buahnya dan juga simpatisannya. Setelah ada penangkapan Baraja maka polisi bergerak cepat dan menggeledah markas-markas Khilafatul Muslimin di seluruh Indonesia.
Penyerbuan markas-markas Khilafatul Muslimin memang harus dilakukan karena untuk memantau apakah ada anak buah Baraja yang juga mempromosikan radikalisme dan terorisme. Jangan sampai masyarakat jadi teracuni dengan sistem khilafah dan menolak Pancasila. Padahal sudah jelas bahwa Pancasila adalah pegangan bagi tiap warga negara Indonesia dan tidak bisa diganti oleh lainnya.
Ketika sistem khilafah dalam 1 negara maka hanya ada 1 keyakinan dan hukumnya menurut hukum agama, yang menjadi landasan. Akan sangat tidak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan pemerintahnya mengakui 6 keyakinan. Sistem dalam satu negara tidak bisa diganti begitu saja jadi khilafah dan Khilafatul Muslimin sudah jelas seenaknya sendiri karena tidak mengerti hukum negara yang mengikat tiap warganya.
Saat Khilafatul Muslimin ingin mengganti Pancasila dengan khilafah maka jelas melanggar hukum, oleh karena itu wajar jika ada penangkapan. Anggota Ormas ini juga bisa dicokok karena terbukti jadi penghianat negara, karena terlibat kasus radikalisme dan terorisme. Sejak tahun 1945, Pancasila adalah ideologi tunggal di Indonesia dan tidak bisa diganti oleh yang lain.
Sungguh aneh ketika Khilafatul Muslimin ingin mengganti Pancasila dengan khilafah padahal kondisi di Indonesia beda jauh dengan di negara kerajaan yang memang menganut sistem khilafah. Indonesia adalah republik sehingga memakai sistem demokrasi, dan tidak bisa diganti dengan sistem kerajaan yang menggunakan khilafah.
Khilafatul Muslimin maupun ormas radikal tidak bisa menggusur Pancasila begitu saja. Apalagi mereka tidak memiliki wewenang apa-apa atau jabatan di pemerintah. Mereka hanya bisa gerilya dan membujuk masyarakat agar masuk dalam jerat radikalisme.
Oleh karena itu masyarakat diharap jangan sampai terkena arus radikalisme, baik yang ditularkan oleh Khilafatul Muslimin atau ormas lain. Kelompok radikal adalah penghianat negara dan menyembunyikan tersangka radikal dan teroris pun dianggap melanggar hukum.
Kelompok Khilafatul Muslimin punya misi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kekhalifahan dan mengganti Pancasila. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada agar penyebaran paham radikal tersebut dapat dicegah.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
(AF/AA)
