Jakarta, suarapapuanews– Pemekaran wilayah di Papua perlu dilakukan untuk meratakan pembangunan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperpendek rentang birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan daerah demi mengangkat harkat martabat rakyat Papua.
Papua saat ini memiliki 2 provinsi padahal pulaunya adalah yang terbesar di Indonesia. Jika hanya ada 2 provinsi tentu agak menyulitkan untuk pembangunan karena terkendala masalah geografis dan jarak dari kantor pemerintah daerah ke pemukiman warga amat jauh. Oleh karena itu pemekaran wilayah jadi solusi dan memang hal ini atas permintaan masyarakat Papua sendiri.
Pengamat politik Karyono Wibowo menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua adalah sesuatu yang penting dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam artian, pemekaran wilayah seharusnya tak hanya didukung oleh masyarakat Papua tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Penyebabnya karena dengan pemekaran wilayah maka Papua akan jadi lebih maju lagi.
Karyono menambahkan, pemekaran wilayah amat penting karena di Papua ada banyak suku sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak. Keberagaman kultur dan bahasa bisa dibagi-bagi per wilayah sehingga mempermudah pengaturannya. Dalam artian, pembagian jadi 5 provinsi memang sesuai dengan wilayah adat, yakni Mamta, Saireri, Anim Ha, Mee Pago, dan La Pago.
Jika ada 5 provinsi maka pengaturannya akan lebih mudah karena kulturnya sama. Selama ini karakter dari 1 suku dengan yang lain cukup berbeda. Jika ada pembagian provinsi per wilayah adat akan memudahkan karena bisa menggunakan pendekatan kultural ke masyarakat, sehingga pembangunan akan lebih sukses di seluruh Bumi Cendrawasih.
Selain itu, pemekaran wilayah juga mempercepat pembangunan di Papua. Sejak diberlakukan desentralisasi dan pembagian dana otonomi khusus, Papua memang berbenah dan memiliki pembangunan yang cukup pesat. Namun untuk wilayah pelosok masih ada yang belum mendapatkan sentuhan modernitas.
Jika ada pemekaran wilayah maka ada provinsi baru dan otomatis ada dana APBD. Uang ini yang akan jadi modal dasar untuk pembangunan sampai ke pelosok Papua. Dana yang diberikan untuk APBD jadi lebih banyak karena sebelumnya jatah untuk 2 provinsi jadi 5 provinsi.
Pembangunan terutama infrastruktur masih diperlukan masyarakat Papua pelosok. Misalnya untuk membuat jalan raya yang representatif sehingga mobilitas masyarakat dipermudah. Sebelumnya hanya ada jalan setapak yang lengket kena lumpur ketika hujan. Namun berkat dana APBD maka masyarakat bisa menikmati jalan beraspal yang memudahkan kehidupan mereka.
Adanya infrastruktur berupa jalan beraspal memang dibutuhkan karena selain mempermudah mobilitas juga mempercepat perjalanan, sehingga hemat biaya transportasi. Dengan adanya jalan maka menguntungkan juga bagi pedagang karena mereka bisa melewatinya dengan mobil atau sepeda motor.
Jalan-jalan raya yang dibangun sampai ke pelosok Papua memang disengaja, untuk mengurangi ketergantungan akan pesawat terbang. Jika kendaraan bisa lewat darat maka tak usah mengirim barang via udara yang amat mahal biayanya. Diharapkan bisa mengurangi harga-harga barang di Papua yang notabene jauh lebih mahal daripada di Jawa.
Pemekaran wilayah memang sangat dibutuhkan dilakukan karena bisa membangun Papua hingga ke pelosok, dan pembangunan tidak hanya ada di Jayapura atau Merauke. Namun sampai ke Ilaga, Yahukimo, Sorong, dan daerah-daerah lain.
Pemekaran wilayah adalah sebuah kewajiban karena akan membawa Papua jadi lebih baik. Pembangunan akan dilakukan tidak hanya di ibu kota provinsi, tetapi sampai ke pelosok yang dekat hutan dan pegunungan. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan, maka wilayah Papua diharapkan dapat terus bersaing dengan daerah lain yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali
(MW/AA)
