Jakarta, suarapapuanews– Pemerintah RI tegaskan tidak akan memihak siapapun dalam polemik kedatangan Rusia ke Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT) G20. Sikap tersebut dinilai proporsional dan objektif karena dalam forum G20 sama sekali tidak ada pembahasan mengenai resolusi konflik antar negara.
Konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina ternyata masih belum berakhir dan dampaknya masih terus bergulir. Belakangan, menyusul akan diberlangsungkannya KTT G20, yang mana Indonesia menjadi presidensi dalam gelaran tersebut. Secara tegas Pemerintah Indonesia menyatakan melalui Kementerian Luar Negeri bahwa kita sama sekali tidak memihak.
Hal tersebut menyusul beberapa seruan yang menyatakan kalau sebaiknya Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diikutsertakan saja dalam forum KTT G20. Namun dengan tegas Pemerintah kita menyatakan bahwa kita terus mengambil sikap netral. Sikap tegas yang dikeluarkan Indonesia tersebut lantaran memang itulah yang hendaknya dilakukan oleh Presidensi G20, yakni mengundang semua anggota tanpa terkecuali.
Dian Triansyah Djani selaku Staf Khusus Menlu bidang Penguatan Program-program Prioritas Kemenlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia mengaku bahwa sama sekali kita tidak pernah melenceng dari sebuah aturan yang berlaku apabila sudah mengetuai forum konferensi tertentu. Maka dari itu seperti yang telah diatur, bahwa Indonesia tidak akan memihak siapa pun dalam konflik tersebut.
Ternyata sikap yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI sudah sesuai dengan sikap yang telah dinyatakan oleh sejumlah politikus serta mendapatkan apresiasi. Selaku Anggota Komisi I DPR RI yang juga membidangi urusan luar negeri, Dave Laksono menyatakan bahwa memang sikap yang telah diambil oleh Pemerintah sudah benar untuk sama sekali tidak ikut campur dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina.
Selain itu sikap untuk tidak ikut campur sama sekali ini juga sejalan dengan tujuan pembentukan KTT G20 sejak awal yang memang akan berfokus untuk membahas mengenai pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga upaya penanaman modal serta upaya peningkatan kemampuan bisnis masyarakat global. Jadi sama sekali memang sejak awal sudah tidak ada kaitannya dengan konflik kebijakan luar negeri yang dikeluarkan antara Rusia ataupun Ukraina.
Jadi sikap proporsional atau menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya berhasil ditunjukkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini. Permasalahan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tujuan dibentuknya G20, seharusnya tidak dibawa ke dalam forum. Sehingga apabila hendak membicarakan mengenai upaya penanganan konflik Rusia dengan Ukraina bisa dilakukan dalam forum di luar G20.
Bukan hanya politisi saja, melainkan negara lain, yakni China mendukung penuh sikap yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Pasalnya memang tidak bisa dipungkiri kalau Rusia memegang peranan yang cukup penting sebagai salah satu anggota G20 yang akan mampu memberikan kerja sama multilateral dengan baik pada kesembilan belas anggota lainnya, terlebih mengenai kerja sama ekonomi.
Bahkan sebenarnya Presiden Putin sendiri melalui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengaku bahwa dirinya memiliki keinginan untuk langsung menghadiri KTT G20 yang akan dipimpin oleh indonesia. Salah satu aspeknya adalah karena penanganan pandemi Covid-19 kita dianggap sudah sangat baik.
Lebih lanjut dikatakan pula oleh Dubes tersebut bahwa semisal Rusia memang tidak diikutsertakan dalam forum, maka justru akan mempersulit pencarian solusi atas permasalahan ekonomi. Terlebih memang seperti yang telah disinggung bahwa G20 adalah forum yang sejatinya untuk membahas perkara ekonomi.
Sikap yang diambil Pemerintah RI bukan hanya karena mematuhi aturan yang sudah ada, namun juga berusaha untuk tetap profesional dan proporsional dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya lantaran memang dalam forum G20 nanti sama sekali tidak ada kaitannya untuk membahas resolusi konflik antar negara.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
(AW/AA)
