Jakarta, suarapapuanews– Penegakan hukum dilakukan di seluruh bagian Indonesia, termasuk di Papua. Aparat keamanan solid dalam menegakkan hukum karena keadilan harus diaplikasikan agar masyarakat terlindungi.
Papua adalah provinsi yang jauh dari Jawa tetapi juga diperhatikan oleh Pemerintah. Buktinya Pekan Olah Raga (PON) XX diselenggarakan di sana dan dibangun pula berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan masyarakat. Selain itu, bukti perhatian yang lain adalah penegakan hukum sehingga warga di Bumi Cendrawasih merasa aman.
Penegakan hukum amat penting karena kejahatan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi jika menimbulkan banyak kerugian. Seperti penyelidikan ketika ada dugaan korupsi dana otonomi khusus. Kasus ini wajib ditelusuri hingga tuntas karena dana Otsus disalurkan untuk masyarakat sehingga tidak boleh diambil oleh oknum satu rupiah pun.
Menkopolhukam Mahfud MD sampai memberikan instruksi untuk mengatasi kasus ini. Penyelidikan masih berjalan sehingga belum diketahui apakah benar ada koruptor. Namun penegak hukum terus berusaha agar menemukan apa benar-benar ketemu koruptornya. Dalam menjalankan tugasnya, mereka juga bekerja sama dengan aparat keamanan.
Untuk menegakkan hukum memang bukan hanya tugas dari hakim dan jaksa, tetapi anggota polri dan prajurit TNI bekerja sama agar hukum diterapkan seadil-adilnya. Tugas mereka adalah mengamankan masyarakat dan juga membantu agar hukum diterapkan sehingga tidak ada kekacauan di masyarakat.
Aparat keamanan memang harus solid dalam menegakkan hukum di Papua. Pertama, Indonesia adalah negara hukum sehingga tiap daerah di negeri ini harus ditegakkan hukumnya. Kedua, Papua memiliki kondisi khusus di mana ada gangguan dari kelompok separatis dan teroris. Sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan secara khusus.
KST ketahuan membakar 116 rumah warga di daerah Ilaga, Kabupaten Puncak. Memang belum tertangkap kelompok KST mana yang menjadi pelakunya. Namun aparat berusaha melakukan penangkapan dan ketika tersangka sudah didapat maka ia bisa terkena ancaman hukuman 6 tahun penjara, sesuai dengan pasal 87 KUHP.
Selain itu, Satgas Damai Cartenz juga menangkap Toni Tabuni yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang. Ia jadi tersangka atas kasus penyerangan pos polisi dan juga penembakan Kepala BIN Papua. Jika terbukti jadi aktor utama penembakan maka ancaman hukumannya bisa penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Hukuman ini dimaksud sebagai efek jera dan anggota KST lain akan takut pada aparat.
Satgas Damai Cartenz merupakan representasi solidnya Aparat Keamanan dalam menegakan hukum di papua karena mereka terdiri dari gabungan antara personel Polri dan prajurit TNI. Walau Nemangkawi diubah jadi operasi Damai Cartenz tetapi anggotanya sama. Mereka memang sengaja digabung agar makin solid. Dengan digabung maka ada dua kekuatan yang jadi satu dan akan baik hasilnya karena KST makin cepat ditangkap dan hukum ditegakkan di Papua.
Kerja sama memang harus dilakukan baik oleh anggota Satgas Damai Cartenz maupun prajurit yang tidak bergabung di dalamnya. Mereka berkolaborasi untuk menegakkan keadilan di Papua dan mengamankan masyarakat. Sehingga warga sipil akan merasa damai tanpa KST dan keadilan diaplikasikan di Papua. Kolaborasi memang penting demi kehidupan warga yang damai.
Aparat keamanan baik anggota TNI maupun Polri bekerja sama demi menegakkan hukum di Papua dan mengamankan masyarakat dari serangan KST. Kolaborasi amat penting demi keadilan yang merata di Bumi Cendrawasih, karena Indonesia adalah negara hukum. Masyarakat amat berterima kasih karena mereka dilindungi oleh aparat keamanan yang bertugas dengan maksimal.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers
(DA/AA)
